Tetapi proses demokrasi masih jauh dari selesai. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menghitung suara dari seluruh wilayah peserta pemilihan, dalam dan luar negeri. Penghitungan dilakukan secara manual sebelum hasilnya diumumkan pada 20 Maret sebagai hasil penghitungan suara pemilu yang resmi.

Saat lembaga-lembaga pemilu, termasuk Bawaslu, sedang menjalankan tugasnya, penting bagi pemerintah, aparatur negara, calon presiden, dan para pendukungnya untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi negara.

Kelangkaan beras yang terjadi beberapa hari sebelum hari pemungutan suara yang lalu, harus segera diatasi. Perusahaan logistik milik negara, Bulog, bersama kepolisian dan pemerintah daerah harus memastikan stok beras sudah terkirim ke toko-toko ritel di kota dan kabupaten, dan bukannya tertumpuk berlama-lama di gudang milik para penimbun dan mafia beras.

Kelangkaan beras yang terjadi segera setelah pemerintah menghentikan penyaluran bantuan bahan pangan untuk bantuan sosial (Bansos) menimbulkan spekulasi bahwa kedua peristiwa tersebut berkorelasi. Pemerintah, termasuk Presiden Joko “Jokowi” Widodo sendiri, menepis tudingan bahwa dua kejadian tersebut saling berhubungan. Ia mengatakan bahwa kekurangan beras secara umum disebabkan oleh banjir yang melanda daerah-daerah penghasil beras di Jawa Tengah.

Namun di masa lalu, ada beberapa kasus yang melibatkan mafia beras. Si mafia menjadi orang yang punya akses terhadap stok beras pemerintah, termasuk yang peruntukannya bagi bantuan sosial. Si mafia lalu mencampurkan beras bantuan dengan pasokan komersial dan kemudian mengemas ulang beras-beras itu. Lalu, beras itu dijual sebagai bahan pokok untuk pasar eceran. Orang-orang yang terlibat kecurangan itu telah diajukan ke pengadilan, dinyatakan bersalah, dan dipenjara.

Para pengecer mengakui telah menjual beras SPHP, yaitu beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Stok beras itu disalurkan Bulog untuk menjaga agar pasokan stabil dan harga beras bisa turun. Tetapi, karena SPHP yang ada saat ini berasal dari impor yang kualitasnya setara beras premium lokal, maka pengecer menjualnya sebagai beras premium.

Kelangkaan tersebut membuktikan ada yang tidak beres pada sistem distribusi Bulog, dan pemerintah harus segera memperbaikinya. Kegagalan untuk melakukan perbaikan akan memperburuk situasi kekurangan beras dan memicu kegelisahan di kalangan masyarakat. Hal itu dapat mengganggu proses penghitungan suara dan mengacaukan stabilitas politik.

Proses hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga jajak pendapat menempatkan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di posisi teratas. Mereka unggul dengan angkat yang sulit disanggah, yaitu 58 persen suara. Sementara, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengumpulkan 25 persen suara. Sedangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat 17 persen.

Pengumuman hasil hitung yang dimuat secara daring di situs KPU, pemilu2024.kpu.go.id, juga menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran memimpin dengan 57,95 persen. Sementara Anies-Muhaimin berada di urutan kedua dengan 24,48 persen, dan Ganjar-Mahfud dengan 17,57 persen. Hingga Sabtu malam, KPU telah mengumpulkan data dari dua pertiga TPS yang totalnya berjumlah 820.000 titik.

Penghitungan independen yang dilakukan Kawal Pemilu, yang dilakukan berdasarkan formulir tabulasi suara C1 yang dipindai oleh para relawan di TPS, memastikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 55,09 persen. Posisi kedua adalah Anies-Muhaimin dengan angka 28,9 persen. Lalu Ganjar-Mahfud mendapat 16,01 persen. Hingga Senin pagi, pihak Kawal Pemilu telah mengumpulkan data dari sepertiga TPS.

Meskipun hasil hitung cepat sudah menunjukkan kemenangan yang jelas bagi Prabowo-Gibran, terdapat tuduhan intimidasi dan pelanggaran yang mewarnai pemilu, hal yang cukup umum terjadi setelah hari pemungutan suara. Bagaimana pun, penting bagi lembaga pemilu untuk menangani kasus-kasus tersebut guna menjamin akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemilu.

Sejak awal, ada tudingan bahwa Presiden Jokowi terlalu ikut campur dalam proses pemilu karena putranya, Gibran, mencalonkan diri bersama Prabowo. Jokowi dikritik habis-habisan karena jelas-jelas lebih memilih Prabowo. Ia lalu sering berkunjung ke daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta membagikan Bansos selama musim kampanye.

Presiden Jokowi harus lebih berhati-hati dalam mengambil langkah. Jika tidak, semua pencapaian dan kredibilitas yang telah ia bangun selama satu dekade kepemimpinannya dapat lenyap dalam sekejap.

Jokowi harus menjadi garda terdepan dalam menjaga proses pascapemungutan suara yang adil dan damai. Ia harus menjaga stabilitas hingga KPU mendeklarasikan pemimpin baru dan membuktikan keabsahan hasil pemilu di depan pengadilan.