Penganugerahan pangkat jenderal kehormatan bintang empat kepada Prabowo pada hari Rabu lalu tampaknya merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana besar Jokowi untuk mengangkat Prabowo menjadi pemimpin negara. Sebagai seorang politisi yang cerdik, Jokowi paham bahwa penghargaan tersebut akan memberikan rasa bermartabat sekaligus legitimasi kepada Prabowo. Rasa tersebut akan membantunya menjalankan pemerintahan. Jokowi bahkan sukarela menerima kritikan pedas, demi memastikan bahwa Prabowo sang mantan tentara itu mendapatkan pangkatnya.

Masa lalu Prabowo yang kelam, khususnya kaitannya dengan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), berkontribusi pada dua kali kekalahan dari Jokowi saat pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019. Keterlibatannya dalam penculikan aktivis prodemokrasi pada 1997 dan 1998 membuatnya kehilangan karier militernya. Ia dicopot dari jabatannya setelah gerakan reformasi memaksa diktator lama Soeharto, yang saat itu adalah ayah mertuanya, mundur dari jabatan presiden pada 1998.

Keterkaitan Prabowo dengan pelanggaran HAM di Timor Timur, yang sekarang disebut Timor-Leste, juga mendorong Amerika Serikat melarangnya masuk negara tersebut. Washington diam-diam mencabut larangannya setelah Jokowi menunjuk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada 2019.

Menjelang pemilu tanggal 14 Februari lalu, pesaing-pesaing Prabowo berupaya untuk menaikkan isu perjuangan HAM. Namun, yang mengejutkan, upaya tersebut tidak berhasil. Kegagalan itu sebagian karena kampanye media sosial besar-besaran dari kubu Prabowo, yang menyasar pemilih muda. Dalam kampanye, mantan jenderal Angkatan Darat tersebut digambarkan sebagai seorang kakek “yang baik hati dan menggemaskan”.

Pangkat kehormatan tersebut, kata Jokowi, diberikan kepada Prabowo karena telah mengabdikan dirinya kepada rakyat, bangsa, dan negara. Ia tambahkan, seharusnya Prabowo menerima penghargaan tersebut dua tahun lalu, ketika Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipimpin oleh Andika Perkasa. Andika bergabung dalam tim kampanye calon presiden Ganjar Pranowo, saingan Prabowo, untuk pemilu presiden tahun ini.

Keputusan Jokowi untuk memberikan pangkat yang diimpikan semua taruna Akademi Militer kepada Prabowo tersebut bertentangan dengan janji Presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dan jika Prabowo mulai menjabat pada Oktober, meski ia berjanji untuk menegakkan HAM, prospek negara ini untuk menyembuhkan luka lama pun tampak suram.

Banyak yang penasaran tentang alasan Jokowi merasa perlu mengembalikan harga diri militer Prabowo. Apalagi setelah presiden yang sebentar lagi pensiun itu mengerahkan seluruh kekuasaannya untuk membantu sang Menteri Pertahanan memenangkan pemilihan presiden secara meyakinkan. Dikatakan bahwa Presiden Jokowi sedang mencari celah dalam APBN finalnya untuk membantu Prabowo mewujudkan janji kampanye makan siang gratis bagi pelajar. Yang terjadi dalam kenyataan adalah: tidak ada makan siang gratis dalam aliansi antara Jokowi dan Prabowo.

Bagi Jokowi, yang mantan pengusaha, Prabowo mewakili investasi besar yang sudah diperhitungkan akan menghasilkan keuntungan besar. Dalam jangka pendek, Prabowo harus mulai membalas budi dengan mengakomodasi loyalis Jokowi di dalam kabinetnya. Paling tidak, ia harus memberikan peran penting dalam pemerintahan kepada wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.

Salah satu anggota tim kampanye Prabowo-Gibran mengakui bahwa Jokowi akan “berperan penting” dalam pembentukan kabinet mendatang, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak ayal, peran itu memicu perdebatan, meskipun beberapa orang berpendapat bahwa hal ini tidak menjadi masalah, karena kampanye Prabowo sendiri dipenuhi janji untuk melanjutkan program dan kebijakan Jokowi.

Namun faktanya, Indonesia bukanlah negara monarki. Indonesia adalah negara republik yang menganut prinsip demokrasi. Bahkan ketika kenyataan masih sering jauh dari harapan, Indonesia tetap negara demokrasi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa pemerintah yang akan datang tidak punya kewajiban hukum untuk patuh pada kemauan pemerintah yang ia gantikan.

Apapun kesepakatan politik yang telah dicapai oleh Jokowi dan Prabowo, hal tersebut tidak boleh menyandera pemerintahan yang akan datang. Kewajiban Prabowo terhadap publik harus lebih besar dibandingkan kewajibannya terhadap sang patron. Jokowi, pada bagiannya, harus menahan diri. Ia harus membantu kelancaran peralihan kekuasaan, dan bukatidak mendominasi proses tersebut.

Prabowo mungkin sangat menghormati Jokowi. Namun, begitu ia mengambil alih kekuasaan, ia harus keluar dari bayang-bayang promotornya tersebut.