Dengan kepemilikan 34 persen saham di perusahaan tersebut, pemerintah Indonesia kini menjadi pemegang saham mayoritas dan menguasai konsesi nikel terbesar di tanah air, yang berlokasi di Sulawesi.

Kendali pemerintah terhadap nikel dalam negeri mungkin menjadi sangat penting saat ini, di tengah kelebihan pasokan global yang disebabkan oleh peningkatan pesat produksi nikel Indonesia. Naiknya produksi nikel didorong oleh kebijakan hilirisasi mineral. Tanpa perencanaan produksi yang matang, Indonesia mungkin akan kehabisan cadangan nikel sebelum mencapai tujuan akhirnya sebagai pusat industri kendaraan listrik (EV) global.

Februari lalu, Reuters melaporkan bahwa nikel diperdagangkan sekitar $16.000 dolar Amerika per ton. Harga tersebut jauh di bawah rekor tertinggi $100.000 pada 2022. Penurunan harga terjadi setelah produksi di puluhan smelter di Indonesia meroket dan menyumbang lebih dari setengah dari total pasokan global, atau sekitar 3,4 juta ton, tahun lalu. Pada 2020, produksi Indonesia hanya menyumbang 30 persen pasokan global.

Didorong oleh biaya produksi yang rendah, terutama karena murahnya tenaga kerja dan standar lingkungan yang kurang memadai, dominasi Indonesia telah menyebabkan banyak perusahaan lain kalah di pasar global. Kekalahan menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut mengurangi produksi atau bahkan menghentikan operasinya. BHP, misalnya, sedang mempertimbangkan untuk menutup satu-satunya pabrik peleburan nikel di Australia, setelah mengalami kerugian.

Kepala perusahaan pertambangan Perancis Eramet, Christel Bories, memperkirakan bahwa Indonesia akan memiliki lebih dari 75 persen nikel murni kelas tertinggi di dunia dalam lima tahun. Konsekuensi tingginya produksi ini akan sangat signifikan bagi pesaing di wilayah lain.

Tren-tren ini mungkin terlihat menggembirakan ketika Indonesia menjadi pemimpin pasar dalam industri nikel global. Namun, hal tersebut tidak secara otomatis menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri EV.

Pasalnya, sebagian besar smelter di Indonesia menggunakan Rotary Kiln Electric Furnaces (RKEF) yang memproduksi nickel pig iron (NPI) dan feronikel. Dua materi tersebut digunakan dalam produksi baja tahan karat, bukan untuk baterai EV.

Menurut lembaga think tank Energy Shift Institute, NPI dan feronikel menyumbang tiga perempat dari ekspor nikel dari Indonesia. Sebagian besar dari produksi dikirim ke Tiongkok. Dengan kapasitas produksinya saat ini, diperkirakan produksi nikel Indonesia akan kurang dari 0,4 persen dari total kapasitas baterai EV dunia pada tahun ini. Jumlah tersebut kemungkinan akan bertahan hingga 2030.

Jika Indonesia tidak membangun lebih banyak pabrik peleburan hidro-metalurgi pelindian asam bertekanan tinggi (hydro-metallurgical high-pressure acid leaching atau HPAL), kecil kemungkinan Indonesia akan mampu merajai industri EV global. Pabrik HPAL dapat mengubah nikel kadar rendah menjadi produk yang digunakan dalam baterai, seperti campuran endapan hidroksida (MHP), nikel matte, dan nikel sulfat. Tanpa itu, Indonesia harus beralih dari jalurnya saat ini, dan menjadi pemasok utama industri baja tahan karat.

Indonesia dapat mempertahankan kapasitas produksi smelternya pada tingkat saat ini dan menghasilkan banyak uang, tetapi manfaatnya mungkin hanya dirasakan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, cadangan nikel mungkin akan habis sebelum industri EV lokal dapat berkembang. Dan ketika hal ini terjadi, tambang-tambang di luar negeri yang telah ditutup saat masa kejayaan nikel di Indonesia mungkin akan dibuka kembali dan mengambil alih peran sebagai produsen utama nikel untuk baterai EV.

Selain membuka lokasi penambangan baru atau membangun smelter untuk memproduksi nikel kadar rendah, pemerintah juga mungkin perlu mempercepat pembangunan dan pengoperasian pabrik baterai EV. Hal itu termasuk mengembangkan teknologi baterai non-nikel seperti lithium iron phosphate (LFP).

Mungkin ada baiknya juga untuk memperkuat kemitraan dengan negara-negara lain yang memiliki cadangan nikel besar seperti Australia, Brazil, Rusia, dan Kaledonia Baru. Dengan begitu, negara-negara produsen tersebut dapat memiliki posisi tawar yang lebih baik di tengah meningkatnya permintaan akan mineral tersebut.

Ide pembentukan organisasi nikel yang mirip organisasi pengekspor minyak bumi OPEC pernah dicetuskan oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Organisasi seperti itu dapat membantu negara-negara produsen mengoordinasikan pasokan dan harga dengan lebih baik. Mungkin ini saat yang tepat untuk melanjutkan rencana tersebut.