Sebagai rukun Islam kelima, haji merupakan perjalanan wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim berbadan sehat yang mampu. Naik haji menjadi wujud keimanan yang paling signifikan.

Setelah berpuluh-puluh tahun menangani embarkasi salah satu pertemuan massal terbesar di dunia tersebut, wajar jika orang berpikir bahwa Indonesia telah punya cukup data. Pemerintah tinggal mengembangkan keahlian yang memadai untuk menyesuaikan segala hal dalam perjalanan haji.

Tapi sebaliknya, kita masih terus mendengar masalah terkait daftar tunggu selama puluhan tahun yang harus dijalani oleh banyak calon jemaah haji. Masih juga ada berita tentang naiknya angka kematian tahunan terkait haji, seiring makin banyaknya peserta haji lanjut usia, juga semakin bertambahnya peserta yang secara medis berisiko.

Hingga Sabtu 15 Juni, Kementerian Agama telah mencatat 121 kematian jamaah haji Indonesia. Puluhan kematian lain dilaporkan oleh pihak berwenang dari negara lain.

Baru-baru ini, pihak berwenang Saudi menindak pelaku skema predator. Mereka mengeksploitasi rasa putus asa yang berkembang di kalangan calon Jemaah, seiring kondisi antrean haji Indonesia. Dibuatlah perjalanan haji tidak resmi. Dua puluh dua warga negara Indonesia ditangkap dan dideportasi, sementara dua lainnya menghadapi tuntutan pidana di Saudi.

Meski begitu, sesungguhnya tetap ada kemajuan besar selama penyelenggaraan haji tahunan beberapa dekade terakhir di Indonesia, yang dipimpin pemerintah. Kemajuan patut dicatat, terutama mengingat keadaan di Indonesia.

Namun, penyelenggara nampaknya masih bingung dalam merencanakan langkah mengatasi kuota haji tahunan yang terbatas.

Pada 1987, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bersepakat dalam menetapkan sistem kuota bagi pengunjung ke Mekkah. Sistem ini membatasi jumlah yang diperbolehkan hadir dari setiap negara, yaitu 0,1 persen dari populasinya. Pada akhirnya, kuota ini didasarkan pada kemampuan Arab Saudi untuk menampung warga muslim dari seluruh dunia. Setiap tahun, mereka akan hadir dalam jumlah besar dan tinggal di Arab selama beberapa minggu.

Pihak Arab Saudi terus memperluas dan meningkatkan fasilitas haji mereka di wilayah gurun pasir yang keras. Meski begitu, sistem kuota pasti berdampak pada waktu tunggu.

Terbatasnya kuota, sementara animo masyarakat tinggi, dan biaya yang makin besar, membuat daftar tunggu makin panjang. Menurut beberapa perkiraan, seseorang yang mendaftar skema haji “regular”, yaitu yang disubsidi pemerintah, pada tahun ini, harus menunggu antara 11 hingga 47 tahun untuk mendapat giliran berangkat haji.

Lamanya waktu tunggu dan jumlah orang dalam daftar tunggu bisa sangat bervariasi. Semua tergantung pada faktor-faktor seperti usia peserta, provinsi asal, dan jumlah kuota sebenarnya.

Sangat disayangkan bahwa salah satu cara untuk mengurangi waktu tunggu adalah dengan membayar paket swasta yang lebih mahal.

Tetapi, jika kekuatan pasar mengambil alih, ibadah haji tidak lagi menjadi acara istimewa. Bahkan, naik haji jadi kurang penting, jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk memamerkan secara langsung kehadiran seseorang di sekitar Kabah, melalui media sosial.

Dengan krisis biaya hidup yang terjadi saat ini, tidak mengherankan jika calon jamaah haji seringkali mengalami tekanan psikologis dan finansial. Pada gilirannya, tekanan-tekanan itu mendorong mereka untuk melakukan metode haji yang tidak jelas atau bahkan ilegal. Semua dilakukan untuk memotong antrean.

Selama akhir pekan lalu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa negara terus mengevaluasi penyelenggaraan pemberangkatan haji setiap tahun.

Kami percaya inilah saatnya pemerintah memberi pengalaman haji yang lebih bermanfaat bagi semua orang.

Pertama, perbaikan harus dilakukan untuk menjamin sistem pengelolaan daftar tunggu yang transparan dan efisien. Bisa saja melakukan kolaborasi inovatif dengan Saudi atau penguatan kerangka peraturan bilateral. Tentu saja banyak hal lain yang bisa dilakukan selain sekadar meminta penambahan kuota.

Perusahaan swasta juga dapat berinvestasi pada solusi dan infrastruktur inovatif. Misalnya, mereka dapat mengembangkan paket haji yang lebih terjangkau untuk meringankan beban subsidi negara.

Pemerintah juga harus belajar untuk lebih gesit dan jeli terhadap pergeseran demografi yang terjadi di populasi jamaah haji. Hal ini perlu dilakukan untuk memperhitungkan potensi masalah di masa depan.

Pemerintah harus fokus pada tujuan akhir. Yaitu memastikan perjalanan ibadah haji yang mudah diakses, aman, bermartabat, dan secara spiritual memperkaya seluruh jamaah haji Indonesia.