Sepanjang ingatan kita, pertanyaan mengenai efisiensi ekonomi dari program subsidi bahan bakar telah berulang kali muncul. Tidak ada presiden yang berani menghapuskannya, meskipun secara bertahap.

Upaya penghapusan terakhir yang dilakukan oleh Presiden Soeharto bahkan memicu kerusuhan nasional, hingga menyebabkan ia jatuh dari kursi kepemimpinan pada Mei 1998. Ia terpaksa melakukan pemotongan subsidi, dengan menaikkan harga bensin, untuk mendapatkan pinjaman besar-besaran dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund atau IMF). Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan rezimnya yang korup dan bangkrut. Kelima presiden setelah Soeharto, termasuk Jokowi, telah mengambil pelajaran untuk tidak pernah mengusik masalah subsidi bahan bakar.

Kali ini, saran tersebut datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Di akun Instagram pribadinya, ia mengunggah rencana pemerintah untuk membatasi penjualan bensin bersubsidi mulai 17 Agustus. BBM bersubsidi hanya untuk mereka yang dinilai membutuhkan bantuan.

Menurut Luhut, langkah tersebut akan memberikan ruang fiskal yang dibutuhkan pemerintah untuk dibelanjakan bagi program lain yang lebih penting. Pada 2024, pemerintah telah mengalokasikan Rp 187 triliun ($11,7 miliar dolar Amerika) untuk subsidi energi. Sebagian besar alokasi dana mengalir untuk bensin.

Tidak ada hal baru dalam pernyataan Luhut soal dilema moral program subsidi BBM. Jelas bahwa subsidi BBM perlu anggaran pemerintah yang sangat besar setiap tahun. Jumlah terbesar disalurkan kepada masyarakat yang mengendarai mobil dan sepeda motor. Kelompok masyarakat termiskin, yang menurut sensus resmi terbaru berjumlah lebih dari 9 persen populasi, atau sekitar 26 juta orang, justru jarang menikmati subsidi, bahkan misalnya hanya satu sen.

Menteri-menteri lain membenarkan bahwa masalah ini telah dibahas dalam rapat kabinet saat pemerintah menyusun rencana anggaran 2025. Namun, Luhut mungkin telah berbicara terlalu cepat, kata-katanya terbukti tidak terjadi. Apa pun itu, sudah diputuskan bahwa tidak ada penghapusan subsidi secara bertahap.

Presiden Jokowi telah mempertimbangkan masalah ini. Ketika menyampaikan rencana anggaran pemerintah tahun 2025 pada 16 Agustus, ia katakan bahwa tidak ada yang akan berubah dalam program subsidi bahan bakar pemerintah. Pada dasarnya, ia telah mengakhiri perdebatan publik, dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada presiden terpilih, Prabowo. Subianto. Prabowo akan mengambil alih jabatan presiden pada 20 Oktober mendatang.

Pembicaraan tentang penghapusan subsidi bahan bakar muncul kembali dalam beberapa minggu terakhir, ketika pemerintahan baru Prabowo mencari cara untuk mengumpulkan dana. Prabowo perlu anggaran untuk melaksanakan banyak program besarnya, sesuai janji kampanye yang diajukan demi memenangkan pemilihan presiden Februari lalu. Program itu termasuk makan siang gratis di sekolah. Subsidi bahan bakar sepertinya merupakan target yang tepat untuk dipangkas.

Tim transisi Prabowo telah berbicara kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sedang menyusun RAPBN tahun 2025. RAPBN harus disampaikan oleh Jokowi pada Agustus, untuk dilaksanakan oleh Prabowo mulai Januari. Jika subsidi bahan bakar ingin dipotong atau dihapuskan, idealnya hal itu harus diumumkan oleh presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya dan bukan oleh presiden yang akan datang.

Mari berharap bahwa Presiden Jokowi, kali ini saja, dapat memanfaatkan tingkat dukungan publik yang sangat besar baginya untuk hal baik yang tidak berhubungan dengan membangun dinasti politik keluarga. Ia sudah menggunakan popularitasnya menjadi penggalang suara, yang dampaknya memenangkan sang putra sulung Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden bulan Februari lalu, sebagai wakil presiden Prabowo. Kini ia gunakan lagi popularitasnya untuk mendukung si putra bungsu, Kaesang Pangarep, mencalonkan diri sebagai gubernur, baik di Jakarta atau di Jawa Tengah, pada bulan November.

Jika Jokowi menggunakan popularitasnya untuk melakukan hal yang tidak populer, yaitu menaikkan harga bensin dan mengakhiri subsidi untuk selamanya, maka ia akan pensiun sebagai presiden yang berhasil mewujudkan rencana penghapusan subsidi BBM. Hal yang gagal dilakukan para presiden pendahulunya. Langkah tersebut bisa menjadi kesempatan bersejarah baginya untuk menciptakan warisan abadi yang nyata.

Mari kita tantang Presiden untuk melakukan hal yang secara moral adalah benar.