Bagaimanapun, pidato yang menandai dimulainya masa jabatan kepresidenannya akan menjadi kesempatan ideal untuk meyakinkan semua pihak yang meragukan keberlanjutan megaproyek tersebut. Tampaknya, tak ada alasan yang cukup meyakinkan untuk tidak meluangkan waktu sekejap saja membahas ibu kota baru dalam sebuah orasi selama satu jam.

Untuk meredakan spekulasi tentang komitmennya, akhirnya Presiden dilaporkan berbicara mengenasi Nusantara di hari Minggu 27 Oktober, seminggu setelah pelantikannya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, dalam pengarahan kepada anggota Kabinet Merah Putih selama retret tiga hari di Magelang, Jawa Tengah, Prabowo telah menjelaskan perihal keputusannya untuk melanjutkan proyek tersebut. Ia ingin semua fasilitas utama selesai dalam waktu empat tahun.

Memang, hal itu baru janji lisan. Tapi tetap lebih baik ketimbang yang kita dengar seminggu silam. 

Kesan apa pun, akurat atau tidak, yang menunjukkan bahwa proyek kesayangan mantan presiden Joko “Jokowi” Widodo diabaikan di bawah pemerintahan Prabowo akan berdampak secara nyata terhadap pembangunan di lapangan.

Dampaknya akan jauh lebih besar dari itu. Jika prioritas proyek dapat bergeser dari satu hari ke hari berikutnya, bagaimana investor dapat mempercayai proyek jangka panjang lainnya milik negara. Bahkan, termasuk proyek idaman Prabowo sendiri terkait ketahanan pangan dan biofuel.

Yang jadi masalah dengan megaproyek adalah bahwa proyek-proyek tersebut biasanya perlu waktu lebih lama daripada masa jabatan satu presiden saja.

Kelanjutan proyek Nusantara yang luar biasa, setelah serah terima pemerintahan, akan meyakinkan investor bahwa proyek strategis nasional tersebut punya alasan disebut sebagai "nasional". Istilah tersebut menyiratkan bahwa proyek tersebut milik negara, dan bukan sekadar milik presiden yang menjabat saat ini. Lebih jauh, proyek tersebut dianggap punya relevansi strategis dan karenanya tidak tunduk pada keinginan politik. 

Apakah menghentikan proyek merupakan risiko yang harus kita hadapi dalam demokrasi? Apakah rencana lima tahun yang diumumkan pada awal masa jabatan presiden baru merupakan yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk memetakan arah negara? 

Hal itu akan menjadi masalah dalam menciptakan iklim investasi yang menguntungkan terkait pembangunan jangka panjang. 

Indonesia boleh saja dikenal biasa membuat kebijakan ad hoc, yang dapat mengubah aturan industri dalam semalam. Namun, memberikan kesan bahwa pilar utama pembangunan nasional goyah setiap kali terjadi perubahan pemerintahan akan sangat merugikan. 

Jokowi sudah melakukan yang terbaik untuk membuat proyek Nusantara siap menghadapi masa depan. Ia memastikan persetujuan mutlak di seluruh lini partai di DPR, saat mendapat dukungan banyak suara tentang Nusantara. Dan hal itu ia lakukan lebih dari setahun yang lalu, jauh sebelum pemilihan presiden. Kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS), semua partai memberikan dukungan terhadap UU Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, bahkan termasuk Partai Demokrat yang bersikap sebagai oposisi.

Mantan presiden itu juga menyampaikan beberapa capaian utama terkait Nusantara sebelum meninggalkan jabatannya. Memang, upaya itu tampak agak dipaksakan, dengan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan pada Agustus, mengadakan rapat kabinet pertama di sana, dan memimpin upacara peletakan batu pertama untuk hotel, mal, pusat transportasi, infrastruktur listrik dan air, serta banyak lagi.

Saat ini, hanya ucapan tentang Nusantara yang dapat kita harapkan dari Prabowo, di titik awal masa jabatannya sebagai presiden. Tetapi, ia harus segera bertindak untuk memastikan kepercayaan investor.

Ujian sesungguhnya dari komitmen Presiden terhadap proyek IKN adalah alokasi dana. Pemerintahannya telah menyusun anggaran mendatang.

Investor swasta diharapkan mendanai bagian terbesar dari pembangunan kota. Tapi, sekarang kita tahu bahwa banyak dari pihak swasta menunggu pemerintah melakukan beberapa pekerjaan berat sebelum akhirnya mereka berminat terlibat. 

Landasan hukum yang lebih rinci untuk Nusantara dapat membantu meyakinkan investor tentang setiap langkah pengembangan Nusantara, juga kelayakan proyek swasta di dalamnya.

Belum terlambat untuk memperbaiki langkah awal ini. Dorongan yang kuat untuk Nusantara dapat membawa Prabowo lebih dekat ke tujuan pemerintahannya, yaitu pertumbuhan PDB sebesar 8 persen.