TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Indonesia dorong hilirisasi sebagai hak Global South pada KTT SDGs PBB
Change Size
United Nations Secretary-General Antonio Guterres delivers a statement on Sept. 18, 2023, during the opening of the Sustainable Development Goals (SDGs) Summit 2023, at the UN headquarters in New York City, the United States.
(Reuters/Mike Segar)
S
ebagian besar rencana pembangunan jangka panjang Indonesia terhalang oleh undang-undang perdagangan internasional. Karena itu, delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDG) PBB telah melabeli tatanan global saat ini sebagai “tidak layak”. Lebih jauh, delegasi Indonesia mendesak diakhirinya diskriminasi terkait kebijakan perdagangan.
Sudah berulang kali Indonesia mendorong hal yang sama, saat negara ini mencoba melepaskan diri dari apa yang disebut sebagai jebakan kelas menengah atau middle income trap, yaitu situasi saat negara berkembang sulit mencapai kondisi yang lebih baik karena tidak bisa mengalahkan persaingan. Indonesi juga tengah berupaya untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD).
Menjelang upacara pembukaan sidang Majelis Umum PBB (UN General Assembly atau UNGA) ke-78 pada hari Selasa, perwakilan global memulai pertemuan minggu ini di KTT SDGs. Dalam KTT, mereka membahas lambannya kemajuan untuk mencapai tujuan berkelanjutan global yang ingin dicapai PBB pada 2030.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengajak implementasi “rencana penyelamatan global” terhadap 17 target SDG di pertemuan puncak tersebut. Ia pun mengakui bahwa hanya sekitar 15 persen target yang sesuai jadwal untuk diselesaikan, sementara beberapa metrik lain mengalami kemunduran.
Ke-17 SGD PBB tersebut harus dicapai pada 2030 dan mencakup, antara lain, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta infrastruktur yang berketahanan. PBB telah memperingatkan bahwa kegagalan mencapai target SDG sebelum tanggal yang ditentukan dapat memperburuk ketidakstabilan politik dan memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki.
Berbicara atas nama Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan bahwa lambatnya kemajuan SDGs berakar pada tatanan global yang tidak adil, yang membuat negara-negara berkembang terdiskriminasi.
“Kita perlu mengakhiri diskriminasi perdagangan,” katanya pada hari Senin. “Negara-negara Selatan harus diberi peluang untuk mengembangkan industri hilir.”
