Pengendalian diri, kepatuhan terhadap hukum internasional, dan mencapai resolusi dalam dialog dengan menggunakan mekanisme yang disepakati ASEAN harus dilakukan untuk mencegah konflik terbuka. Hal tersebut ditegaskan oleh para menteri ASEAN dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis pada Sabtu 27 Juli. Para menteri telah seminggu menghadiri pertemuan tahunan mereka, juga bertemu dengan negara-negara mitra termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia.

Peningkatan pesat status Tiongkok menjadi negara adikuasa dalam dekade terakhir telah memaksa penataan ulang sebagian besar lanskap geopolitik dunia. Negara-negara Asia Tenggara harus bergulat dengan ketegangan yang muncul akibat kebijakan luar negeri Beijing yang semakin aktif.  Tiongkok terus-menerus melawan pengaruh dominan yang selama ini tampil, yaitu dari Washiongton. Ketegangan antara dua negara ini menimbulkan persaingan pengaruh yang sejauh ini telah menguji batas-batas diplomasi.

Saat ini, aliansi keamanan meningkat. Aktivitas militer semakin banyak. Hal itu menimbulkan semakin seringnya terjadi insiden konfrontatif. Karena itu, para menteri luar negeri ASEAN dalam pernyataan bersama tersebut mendesak agar kekuatan global melakukan segala upaya untuk meredakan ketegangan di kawasan, serta menjaga agar Asia Tenggara bebas dari senjata pemusnah massal.

“Kami menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan konsekuensi negatif dan dampak adanya sistem senjata otonom terhadap keamanan global dan keamanan regional, serta stabilitas regional dan internasional. Hal itu termasuk risiko munculnya kompetisi, yang mempersempit ambang batas konflik dan memperluas penyebaran senjata nuklir,” kata para menteri.

Di tengah upaya ASEAN untuk membangun keunggulannya di kawasan tersebut, telah terjadi lonjakan kepentingan eksternal yang berusaha tampil makin kuat di Indo-Pasifik dalam beberapa tahun terakhir. Secara luas, fenomena ini dianggap semakin merumitkan ketegangan yang ada, yang awalnya dipicu oleh persaingan AS-Tiongkok. Australia dan Inggris, misalnya, membentuk kemitraan dengan AS, yang disebut AUKUS, pada 2021. Perjanjian ini digunakan untuk membawa kapal selam bertenaga nuklir ke kawasan tersebut. Kemitraan tersebut dibuat hanya beberapa tahun sebelum pakta keamanan Australia-India-Jepang-AS, atau Quad, dihidupkan kembali. Quad sempat vakum selama lebih dari satu dekade.

Juli lalu, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara, atau The North Atlantic Treaty Organization  (NATO), juga menyatakan minatnya untuk meningkatkan keterlibatannya di Asia Tenggara.