TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Pemerintah harus kurangi target bagi BUMN yang terbelit utang: Analis
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Workers of PT Waskita Sriwijaya, a subsidiary of state-owned construction firm Waskita Karya, lay a section of the trans-Sumatra toll road in Ogan Komering Ilir regency, South Sumatra, on April 3, 2023. (Antara/Nova Wahyudi)
A
nalis telah menyarankan bahwa pemerintah harus menurunkan target keuntungan badan usaha milik negara (BUMN) jika pemerintah bersikeras membebani mereka dengan aktivitas di luar kegiatan komersial.
Selain itu, pemerintah mungkin perlu menyiapkan lebih banyak dana untuk mengatasi masalah kesulitan keuangan beberapa BUMN.
BUMN di Indonesia memiliki fungsi komersial dan nonkomersial, menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUM. Fungsi komersial adalah menghasilkan keuntungan, sedangkan fungsi nonkomersial adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan melakukan bisnis tanpa keuntungan yang dianggap tidak cocok untuk sektor swasta.
Kedua fungsi tersebut dapat menjadi tantangan bagi banyak BUMN, dan tidak semua BUMN dapat mengandalkan bantuan pemerintah. Bantuan diberikan secara selektif dan untuk beberapa pihak mungkin datang terlambat.
Dua BUMN sektor konstruksi, yakni PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya, telah mengumumkan penundaan pembayaran atas beberapa kewajiban mereka. Karena itu peringkat dua BUMN tersebut di lembanga pemeringkat kredit lokal Pefindo menjadi turun.
Kabar tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait arus kas di BUMN lain, terutama yang membangun infrastruktur.
Menurut Abra Talattov, Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), akar masalahnya adalah pembangunan infrastruktur pemerintah yang agresif dan kebijakan yang menugaskan BUMN untuk aktif di proyek-proyek nonkomersial.
