alangan bisnis di Indonesia memuji keputusan pemerintah untuk mengakhiri keadaan darurat nasional COVID-19. Menurut para pebisnis, langkah tersebut akan mempercepat pemulihan ekonomi dari pandemi. Namun, beberapa ahli memperkirakan bahwa tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi, mengingat sebagian besar pembatasan yang mempengaruhi ekonomi secara signifikan telah dilonggarkan sejak beberapa bulan lalu.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid mengatakan kepada The Jakarta Post pada hari Kamis bahwa keputusan pemerintah tersebut akan mendorong banyak bisnis untuk berkembang lebih besar, yang akan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Industri pariwisata, akomodasi, dan makanan serta minuman akan jadi yang paling diuntungkan dari keputusan tersebut, kata Arsjad, seiring dengan semakin bebasnya wisatawan asing dan domestik bepergian di Indonesia.
“[Status baru endemi] merupakan peluang bagi dunia usaha untuk mengoptimalkan perekonomian Indonesia, meningkatkan daya saing, dan menaikkan usaha [bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM)]. Ini akan menjadikan Indonesia negara tujuan yang tepat bagi investor global,” kata Arsjad.
Kamis kemarin, Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang baru dilantik, mengatakan bahwa keputusan itu akan mendorong mobilitas dan mendorong peningkatan konsumsi domestik. Artinya, akan menguntungkan sektor keuangan, tambahnya, karena investor akan melihat perubahan kebijakan secara positif.
Pengumuman Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang berakhirnya status darurat COVID-19 pada hari Rabu dilakukan setelah pemerintah Indonesia melonggarkan beberapa pembatasan terkait pandemi pada bulan-bulan sebelumnya. Keputusan status baru dibuat setelah melihat penurunan kasus COVID-19 dan peningkatan cakupan vaksin.
Selama tiga tahun terakhir, pemerintah telah menempuh jalan sulit, antara membendung COVID-19 dan menjaga roda ekonomi tetap berputar. Karena itu, seringkali harus dibuat perubahan kebijakan yang signifikan dan harus dilakukan dengan segera tanpa pemberitahuan yang cukup jelas. Hal tersebut sempat menyebabkan kebingungan di kalangan bisnis dan masyarakat umum.
“Selama pandemi, kebijakan publik relatif buruk dan Indonesia dilanda gelombang Delta yang mematikan,” kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda kepada The Jakarta Post, Kamis kemarin. “Komunikasi yang buruk membuat masyarakat semakin tidak percaya pada upaya pemerintah dalah menangani COVID-19,” lanjutnya.
Share your experiences, suggestions, and any issues you've encountered on The Jakarta Post. We're here to listen.
Thank you for sharing your thoughts. We appreciate your feedback.
Quickly share this news with your network—keep everyone informed with just a single click!
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Get the best experience—faster access, exclusive features, and a seamless way to stay updated.