TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Kendala pembiayaan dan kelayakan jadi alasan RI tolak proposal energi G20
Change Size
Coal power: Smoke and steam billow from a coal-fired power plant owned by Indonesia Power in Suralaya, Banten province, on July 10, 2020. (Reuters/Willy Kurniawan)
Indonesia bergabung dengan negara-negara yang tidak mendukung komitmen bersama Kelompok 20 (G20) untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan sebanyak tiga kali lipat pada tahun 2030. Indonesia mengkhawatirkan pembiayaan dan kelayakan.
Delegasi Indonesia yang hadir dalam Pertemuan Tingkat Menteri Energi Bersih G20 ke-14 di Bambolim, India, adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif dan staf khusus kementerian Yudo Dwinanda Priaadi.
Pada Senin (24 Juli) Yudo mengkonfirmasi The Jakarta Post bahwa Indonesia telah menolak proposal 2030, dengan mengatakan bahwa target tersebut hanya dapat dicapai jika masalah aksesibilitas, teknologi, dan pembiayaan sudah diselesaikan. Dia tambahkan bahwa Indonesia telah mengajukan masalah tersebut saat G20 tahun lalu, ketika Indonesia menjadi ketua forum. Saat ini, India memimpin forum G20, sementara Brasil akan menjadi pemimpin forum tahun depan.
“Saat membicarakan hal-hal seperti itu, [kaitannya adalah pembiayaan]. Penting. Sehingga realistis, dan bukan hanya janji kosong,” kata Yudo. “Jika Anda mendukung kami dengan $100 miliar dolar Amerika yang Anda janjikan, kami akan menyambut baik rencana untuk mempercepat [transisi energi]. Tapi kalau sekadar bicara target saja tanpa sumber dana yang memadai, bukan kami tidak setuju, hanya target jadi kurang [feasible],” imbuhnya.
Yudo menjelaskan, Indonesia dan negara anggota G20 lainnya diberi keleluasaan untuk menetapkan peta jalan transisi energi mereka sendiri. Bagaimana pun, masing-masing negara memiliki kondisi tertentu dalam hal sumber daya, modal manusia, dan regulasi.
Pejabat kementerian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia punya peta jalan untuk mencapai target net-zero-emission (nol emisi) pada 2060. Saat ini, kecepatan kerja masih sejalan dengan target tersebut, tanpa ada komitmen apa pun terkait penggunaan energi terbarukan hingga tiga kali lipat pada 2030.
Negara-negara anggota G20 menyumbang lebih dari 75 persen emisi global dan produk domestik bruto. Karena itu, kelompok tersebut bertanggung jawab memerangi perubahan iklim.
