TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Komitmen APBN dapat tingkatkan kepercayaan terhadap investasi JETP Indonesia
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Finance Minister Sri Mulyani Indrawati (second left) and Asian Development Bank (ADB) president Masatsugu Asakawa (second right) hold a press conference after launching the Energy Transition Mechanism Country Platform in Jimbaran, Bali, ahead of the Group of 20 Summit on Nov. 14, 2022. (Antara/Genta Tenri Mawangi)
P
ara pakar menyebutkan bahwa keputusan Jakarta untuk menggunakan APBN bagi proyek-proyek transisi energi dapat meyakinkan negara-negara donor untuk memenuhi janji mereka. Salah satu janji tersebut adalah di bawah Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP), untuk menyediakan dana sebesar $20 miliar dolar Amerika.
Awal bulan Oktober, Pemerintah mengizinkan penggunaan dana APBN untuk mempercepat proyek-proyek transisi energi di tengah keraguan atas kesediaan International Partners Group (IPG) untuk mendanai upaya penghentian dini operasional pembangkit listrik tenaga batubara di Indonesia. IPG merupakan koalisi negara-negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang.
Penundaan rencana penghentian penggunaan batu bara akan menjadi kemunduran besar dalam upaya Indonesia untuk mengurangi emisi karbon.
Analis energi di Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna berharap bahwa pengalokasian dana APBN untuk transisi energi akan meningkatkan kepercayaan para donor eksternal agar memberikan pinjaman dan hibah di bawah JETP.
"Pendanaan [dari anggaran] akan membantu membangun opsi pembiayaan kembali yang lebih kompetitif, yang memungkinkan investor untuk mendapatkan pengembalian investasi lebih cepat," katanya kepada The Jakarta Post pada hari Kamis (26 Oktober).
"Peraturan tersebut hanya menginterpretasikan konsep yang telah direncanakan pemerintah selama ini, untuk memberikan opsi aliran pembiayaan," ujarnya. Ia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 103/2023 tentang penyediaan dukungan fiskal melalui kerangka pendanaan dan pembiayaan dalam rangka percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan.
Peraturan yang mulai berlaku pada 13 Oktober ini menetapkan bahwa APBN dan "sumber-sumber lain yang sah" dapat dialokasikan untuk mengakhiri operasional pembangkit listrik tenaga batu bara dan perjanjian jual beli listrik (PJBL) lebih awal. Selain itu, dapat juga digunakan untuk mengembangkan pembangkit listrik dari energi terbarukan untuk menggantikan pembangkit listrik batu bara yang sudah tidak beroperasi.
