TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Ahli: Ekspor benih lobster berpotensi gagalkan rencana industri perikanan
Pencabutan larangan ekspor benih lobster akan bertentangan dengan agenda "ekonomi biru". Indonesia dapat menghadapi kesulitan dalam upaya hilirisasi sektor perikanan.
Change Size
Protected species -- Jakarta Police officers inspect containers containing lobster eggs, locally known as "benur," at a warehouse complex in Parung Harapan Indah Kosambi, Tangerang regency, Banten, on Sept.15, 2016. (Antara/Lucky R.) (Antara/Lucky R.)
I
ndonesia dapat menghadapi kesulitan dalam upaya hilirisasi di sektor perikanan apabila pemerintah membuka kembali ekspor benih lobster. Para pelaku bisnis lokal dan para ahli memperingatkan bahwa langkah itu akan menjadi kemunduran bagi industri akuakultur di Indonesia.
Pada awal tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan harga minimum Rp 8.500 (54 sen dolar AS) per ekor untuk ekspor benih lobster. KKP telah menugaskan tiga lembaga yang didukung oleh kementerian untuk menyerap, menjual, dan mengontrol pemasaran benih lobster ke luar negeri.
Sebelumnya, pihak KKP mengatakan bahwa negara-negara hanya dapat membeli benih lobster Indonesia jika mereka bersedia berinvestasi di industri akuakultur lokal. Vietnam menjadi target utama dari kebijakan tersebut.
Setidaknya lima perusahaan Vietnam siap untuk berinvestasi dalam budidaya lobster di Indonesia, dengan imbalan menerima impor benih lobster. Menurut KKP, sebelumnya Vietnam merupakan importir benih lobster terbesar di Indonesia.
Effendy Wong, penasihat Himpunan Pengusaha Perikanan Indonesia (Hipilindo), melihat bahwa kebijakan ini merugikan ekonomi lokal. Ia katakan bahwa ini hanyalah cara pemerintah untuk memonopoli ekspor benih lobster dan menyalurkannya langsung ke Vietnam.
"Kita punya sekitar 80 persen benih lobster tropis dunia dan kita memiliki semua kapasitas yang kita butuhkan untuk mengembangkan industri hilir lobster di dalam negeri. Namun, mengapa tidak ada upayanya?" Effendy mengatakan kepada The Jakarta Post pada hari Selasa 13 Februari.
Effendy mengecam peraturan tersebut, dan mengatakannya sebagai "praktik buruk". Ia mempertanyakan keterlibatan KKP dalam kegiatan komersial. "Tanggung jawab KKP adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pembudidaya dalam negeri terpenuhi, untuk memastikan bahwa harga tetap terjangkau melalui subsidi silang pendapatan negara bukan pajak, dan hanya mengekspor surplus," katanya.
