TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Usulan RUU Penyiaran ancam konten streaming, industri OTT
Undang-undangan akan melarang tayangan kekerasan, perilaku “negatif”, dan gaya hidup “berbahaya”.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Ernest Prakasa director of 'Ngenest' (2015), 'Cek Toko Sebelah' (2016), 'Susah Sinyal' (2017) and 'Teka-Teki Tika' (2021) is seen on set in this file photo. (Courtesy of HAHAHA CORP) (Courtesy of HAHAHA CORP)
P
ara produser film dan pendukung ekonomi digital telah menyuarakan penolakan mereka terhadap pasal-pasal dalam rancangan undang-undang penyiaran. RUU penyiaran tersebut akan menempatkan platform streaming over-the-top (OTT) dan kontennya di bawah skema pemantauan ketat. Menurut banyak pihak, RUU dapat menghambat industri dan ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan.
Para pelaku bisnis percaya bahwa RUU tersebut, akan memberlakukan birokrasi ekstra pada pembuatan konten, sehingga membatasi aktivitas platform digital. RUU merupakan upaya untuk merevisi UU Penyiaran tahun 2002.
Pasal 50E akan memberi kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi semua platform penyiaran, termasuk OTT dan layanan streaming di dunia digital. Menurut RUU bertanggal 27 Maret yang dilihat The Jakarta Post, semua platform harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga tersebut.
Pasal 50B RUU tersebut juga akan melarang konten yang menampilkan kekerasan, hal-hal mistis, LGBT serta “perilaku atau gaya hidup negatif yang berpotensi merugikan publik”. Pelanggaran akan dikenai sanksi denda atau pencabutan izin siaran.
Edwin Nazir, ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi), menyatakan keprihatinannya bahwa KPI dapat mengambil pendekatan keras yang mirip sensor di televisi. Ia juga menyebut, jika disahkan, RUU tersebut merupakan “langkah regresif” bagi industri film dalam negeri.
Berbicara kepada The Jakarta Post pada Kamis 16 Mei, Edwin membandingkan RUU tersebut dengan wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) saat ini. LSF telah bergerak secara progresif dengan fokus pada klasifikasi usia, dan bukannya melakukan sensor langsung terhadap konteks atau adegan tertentu, seperti yang dulu dilakukan oleh lembaga tersebut. Biasanya, KPI melakukan hal yang sama untuk konten televisi.
Meskipun konten TV dikategorikan dalam layanan penyiaran publik, “platform streaming adalah ruang pribadi, dengan para pengguna yang harus membayar untuk mengaksesnya,” kata Edwin.
