TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Anggaran 2025 fokus pada daya beli untuk topang pertumbuhan
Rencana anggaran 2025 tidak mencantumkan banyak pos pengeluaran, termasuk untuk pembangunan ibu kota negara yang baru. Rinciannya diserahkan kepada pemerintahan baru di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
President Joko “Jokowi“ Widodo (center) talks with Defense Minister and president-elect Prabowo Subianto (second left) after attending the annual People's Consultative Assembly (MPR) plenary meeting at the Senayan legislative complex in Jakarta on Aug. 16, 2024. (Antara/Dhemas Reviyanto)
P
emerintah telah menyampaikan rencana anggaran yang fokus pada upaya menopang daya beli. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan permintaan domestik di tengah kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi global.
Anggaran 2025, yang secara resmi diumumkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam Pidato Anggaran Negara pada Jumat 16 Agustus, mencakup alokasi untuk inisiatif utama presiden terpilih Prabowo Subianto. Programnya, antara lain, menyediakan makanan gratis dan meningkatkan produksi pangan.
Namun, rencana tersebut masih menyisakan pertanyaan tentang pembiayaan kota Nusantara yang sedang dibangun. Anggaran tersebut menetapkan alokasi dasar yang dikurangi untuk pembangunan ibu kota masa depan. Program pembangunan tersebut jadi warisan Presiden Jokowi.
Rencana anggaran 2025 memproyeksinya peningkatan tajam dalam pendapatan negara hingga hampir Rp3 kuadriliun ($191 miliar dolar Amerika). Artinya, naik 6,9 persen dari anggaran tahun ini. Peningkatan didorong oleh kenaikan proyeksi sebesar 7,8 persen dalam pengumpulan pajak, menjadi Rp2,5 kuadriliun.
Namun, belanja negara diperkirakan meningkat lebih cepat, yaitu di angka 8,7 persen, menjadi Rp 3,6 kuadriliun.
“Mengingat kondisi ekonomi global yang relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bergantung pada permintaan domestik. Daya beli perlu dijaga ketat melalui pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja. Diperlukan dukungan dari bantuan sosial dan subsidi,” kata Presiden Jokowi kepada anggota parlemen. Ia mengatakannya pada Jumat 16 Agustus.
Pada konferensi pers di hari yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah akan fokus pada peningkatan permintaan domestik. Saat ini, pemintaan domestik menyumbang 53 persen dari PDB Indonesia.
