“Saya tidak dapat mengkonfirmasi apa pun, karena fokus saya saat ini adalah untuk memastikan pemilu berjalan sesuai jadwal,” kata Mahfud, Selasa lalu, seperti ditulis kompas.com. “Saya katakan kepada mereka bahwa seharusnya prioritas mereka adalah memastikan agar koalisi tetap solid sehingga mereka tidak akan kehilangan kesempatan mengajukan capres.”

Menkopolhukam mengatakan bahwa selain Ahmad Syaikhu, politisi senior PKS lainnya juga menghadiri pertemuan tersebut, termasuk Al Muzammil Yusuf. PKS bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat telah menyatakan dukungannya kepada Anies untuk Pilpres 2024.

Sebagai Koalisi untuk Perubahan, ketiga partai tersebut menguasai sekitar 28 persen kursi DPR, yang artinya mereka memiliki hak untuk mencalonkan kandidat presiden pada untuk Pemilu 2024. Awalnya, diskusi koalisi antara ketiga partai sempat terhenti akibat ketidaksepakatan mengenai siapa yang harus dipilih menjadi cawapres bagi sang mantan Gubernur DKI Jakarta.

Partai Demokrat bersikeras untuk mencalonkan ketuanya sendiri, Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara itu, PKS awalnya ingin memasangkan Anies dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Pada akhir diskusi, kedua pihak menyetujui akan menjalankan saran NasDem, yaitu membiarkan Anies memilih sendiri cawapresnya.

Ketua Umum PKS Syaikhu membenarkan bahwa tujuan pertemuan dengan Mahfud adalah untuk memilih cawapres bagi sang mantan Gubernur DKI Jakarta. Namun ditegaskan juga bahwa Mahfud hanya salah satu nama yang ada dalam daftar. “Kami berencana untuk meminta pendapat tokoh-tokoh lain dan bahkan kami akan meminta beberapa dari mereka untuk mempertimbangkan diri mereka sendiri menjadi cawapres,” kata Syaikhu, pada hari Selasa, seperti dikutip dari kompas.com.

Pekan lalu, NasDem mengungka bahwa nama Mahfud sempat muncul saat diskusi internal tentang cawapres bagi Anies. Sementara elektabilitas sang menteri masih relatif rendah, perhatian publik terhadap Mahfud meningkat dalam beberapa bulan terakhir berkat kampanye publik yang dilakukannya atas transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun (atau sekitar $23,2 miliar dolar Amerika) yang terjadi di Kementerian Keuangan.