TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Pasca reformasi, cita-cita gerakan mahasiswa masih sama meski beda tantangan
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
University students protest against the revision of the Criminal Code (KUHP) in front of the House of Representatives compound, on Monday, Sept. 23, 2019. (JP/Donny Fernando)
D
ua puluh lima tahun sejak gerakan mahasiswa yang mendorong Presiden Soeharto turun dari jabatannya, reputasi gerakan mahasiswa sebagai wadah aspirasi masyarakat masih tetap utuh. Namun, meski demikian, gerakan mahasiswa saat ini belum membawa perubahan serupa yang dilakukan para pendahulu mereka.
Dalam survei Litbang Kompas pada April 2022, ditemukan bahwa 43 persen responden menilai gerakan mahasiswa merupakan kelompok yang paling mewakili aspirasi masyarakat. Sementara partai politik, yang secara teknis mewakili masyarakat sebagai anggota DPR, hanya memperoleh 3,3 persen suara.
Meski belum lahir ketika ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR di Jakarta pada tahun 1998, Kaharuddin, pemimpin salah satu dari dua fraksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) pada 2021, mengatakan bahwa aktivis mahasiswa hari ini masih dibangun sesuai warisan pendahulu mereka.
“Ketika para penguasa menyimpang dari UUD, mahasiswa harus selalu hadir untuk mengawasi pemerintah,” kata Kaharuddin kepada The Jakarta Post, Sabtu lalu. “Ketika Anda melihat gerakan mahasiswa turun ke jalan, tandanya ada sesuatu yang benar-benar salah.”
Gerakan mahasiswa terus menjadi pengkritik vokal pemerintah setelah jatuhnya Soeharto. Namun, baru pada September 2019 para mahasiswa mulai bersatu menjadi kekuatan besar, seperti yang terjadi di 1998.
Di bawah istilah #ReformasiDikorupsi, gerakan mahasiswa di seluruh negeri turun ke jalan untuk memprotes rencana revisi Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru.
Pada 2020, saat pandemi COVID-19 mengganas, gerakan mahasiswa kembali digelar besar-besaran bersama serikat pekerja dalam menentang RUU Cipta Kerja. Meski skalanya lebih besar dari gerakan pada 2019 yang dianggap sejajar dengan gerakan 1998, protes gerakan 2020 belum berhasil mewujudkan perubahan di dalam pemerintahan.
