Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan pembentukan tim baru tersebut dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Sabtu minggu lalu (27 Mei).

Tim tersebut bertugas meninjau reformasi yang sedang berlangsung dan merumuskan kebijakan baru untuk mempercepatnya, tanpa mempengaruhi independensi lembaga peradilan sesuai konstitusi.

Langkah percepatan merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang reformasi hukum yang harus segera dilakukan, yang dikeluarkan September lalu, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan suap terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Tim baru terdiri dari empat kelompok kerja. Tugas mereka tidak hanya fokus pada reformasi lembaga peradilan dan sistem peradilan pidana, tetapi juga mencari cara yang lebih efektif untuk menangkal dan mencegah korupsi melalui reformasi sektor agraria dan sumber daya alam, serta menutup celah hukum.

"Tim akan merumuskan kebijakan baru yang juga akan disampaikan kepada pemerintahan baru setelah Pemilu 2024 untuk dipertimbangkan dari sisi penerapannya," kata Mahfud dalam keterangannya.

Sudrajat, anggota hakim kamar perdata di MA, ditangkap pada September 2022 atas tuduhan menerima suap. Ia disuap untuk mengeluarkan putusan banding yang memenangkan dua pengusaha dalam kasus perdata melawan KSP Intidana, sebuah koperasi simpan pinjam yang berbasis di Semarang.