Awal pekan ini, Faisal Basri, ekonom senior di Universitas Indonesia (UI), mengatakan bahwa 15 menteri di Kabinet Indonesia Maju era Jokowi, termasuk Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, berencana mundur. Rencana itu mengemuka akibat kekhawatiran adanya pelanggaran etika di kalangan pemerintahan.

Pada Jumat 19 Januari, ketika wartawan menanyakan soal rumor tersebut, Sri Mulyani tidak membantah atau membenarkan.

“Saya kerja,” hanya itu yang dia ucapkan saat meninggalkan Istana Merdeka di Jakarta Pusat. Hari itu, Menteri Keungan melakukan tiga pertemuan dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan rekan-rekan menteri mengenai dana pendidikan, pajak hiburan, dan RUU keputusan tentang daerah khusus bagi Jakarta setelah statusnya tidak lagi menjadi ibu kota negara, digantikan oleh Nusantara.

Kantor kepresidenan dan rekan-rekan kabinetnya semua membantah spekulasi mengenai mundurnya Sri Mulyani dari jabatannya.

Dalam perjalanan menuju tempat pertemuan terkait pajak hiburan di hari Jumat, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Partai Golkar, membantah rumor tersebut. Ia mengatakan pada wartawan bahwa, “Tidak. Bu Ani adalah teman saya.” Ani adalah panggilan akrab untuk Sri Mulyani.

Pada hari Kamis 18 Januari, Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan kepada wartawan untuk tidak “menyebarkan rumor”.