TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Masyarakat dorong partai-partai agar gunakan hak angket
Sebuah aliansi yang terdiri dari sekitar 50 aktivis, juga anggota kelompok sipil dan pakar, pada Sabtu 9 Maret mengirim surat kepada lima partai politik pendukung calon presiden 01 dan 03. Mereka menuntut anggota DPR mengajukan hak angket untuk menyelidiki hal yang mereka gambarkan sebagai “indikasi kuat ” kecurangan dalam pemilihan presiden bulan lalu.
Change Size
No smoke without fire: Protesters from various groups burn tires as they rally outside the House of Representatives on March 3, 2024 to support the House’s inquiry into alleged election fraud. (Antara/Galih Pradipta)
Organisasi masyarakat sipil mendesak partai-partai politik untuk menggunakan hak angket yang mereka miliki di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendorong penyelidikan atas tuduhan kecurangan pemilu. Perkara kecurangan pemilu terus menarik perhatian hingga saat ini, kurang dari dua minggu sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang resmi pemilu tersebut.
Sebuah aliansi yang terdiri dari sekitar 50 aktivis, juga anggota kelompok sipil dan pakar, pada Sabtu 9 Maret mengirim surat kepada lima partai politik pendukung calon presiden 01 dan 03. Mereka menuntut anggota DPR mengajukan hak angket untuk menyelidiki hal yang mereka gambarkan sebagai “indikasi kuat ” kecurangan dalam pemilihan presiden bulan lalu.
Surat tersebut tidak merinci tuduhan kecurangan yang dimaksud. Namun, beberapa ahli dan aktivis yang tergabung dalam aliansi, sejak musim kampanye telah menuduh pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo menggunakan sumber daya negara untuk mendukung Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.
Pasca pemungutan suara pada 14 Februari lalu, serta selama proses tabulasi suara, poster-poster di media sosial dan pendapat kubu rival Prabowo juga mengklaim menemukan bukti adanya intimidasi pada pemilih serta penggelembungan angka tabulasi untuk Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Pada akhirnya, bukti-bukti itulah yang membuat calon presiden Ganjar Pranowo mengusulkan penggunaan hak angket DPR.
Kelompok tersebut mengatakan dalam suratnya bahwa kecurigaan adanya kecurangan dapat mengikis demokrasi Indonesia. Jika hal ini dibiarkan, dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru dan anggota DPR.
“Partai politik [...] harus mendesak DPR untuk menggunakan hak angket demi menyelidiki fakta di balik maraknya tuduhan kecurangan pemilu. [Upaya ini] dimaksudkan untuk menjaga hasil pemilu 2024 dan sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat,” kata kelompok itu.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Ganjar, bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pro Anies Baswedan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyerukan penyelidikan dalam sidang paripurna pekan lalu.
