Sebuah aliansi yang terdiri dari sekitar 50 aktivis, juga anggota kelompok sipil dan pakar, pada Sabtu 9 Maret mengirim surat kepada lima partai politik pendukung calon presiden 01 dan 03. Mereka menuntut anggota DPR mengajukan hak angket untuk menyelidiki hal yang mereka gambarkan sebagai “indikasi kuat ” kecurangan dalam pemilihan presiden bulan lalu.

Surat tersebut tidak merinci tuduhan kecurangan yang dimaksud. Namun, beberapa ahli dan aktivis yang tergabung dalam aliansi, sejak musim kampanye telah menuduh pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo menggunakan sumber daya negara untuk mendukung Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.

Pasca pemungutan suara pada 14 Februari lalu, serta selama proses tabulasi suara, poster-poster di media sosial dan pendapat kubu rival Prabowo juga mengklaim menemukan bukti adanya intimidasi pada pemilih serta penggelembungan angka tabulasi untuk Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Pada akhirnya, bukti-bukti itulah yang membuat calon presiden Ganjar Pranowo mengusulkan penggunaan hak angket DPR.

Kelompok tersebut mengatakan dalam suratnya bahwa kecurigaan adanya kecurangan dapat mengikis demokrasi Indonesia. Jika hal ini dibiarkan, dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru dan anggota DPR.

“Partai politik [...] harus mendesak DPR untuk menggunakan hak angket demi menyelidiki fakta di balik maraknya tuduhan kecurangan pemilu. [Upaya ini] dimaksudkan untuk menjaga hasil pemilu 2024 dan sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat,” kata kelompok itu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Ganjar, bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pro Anies Baswedan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyerukan penyelidikan dalam sidang paripurna pekan lalu.