Adanya lebih dari 100 tokoh yang berpotensi dipilih sebagai pembantu Prabowo Subianto segera setelah ia menjabat sebagai presiden telah memicu klaim tidak biasa. Disebut-sebut, beberapa di antara tokoh tersebut dipilih hanya karena telah mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden. Di sisi lain, timbul pertanyaan soal kemampuan kabinet yang makin besar jumlahnya dalam menghasilkan pemerintahan yang efektif.

Selama seminggu terakhir, presiden terpilih telah mengumpulkan beberapa sosok, yang dipandang banyak orang sebagai calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala lembaga negara. Prabowo memanggil mereka ke kediamannya di Jalan Kertanegara di Jakarta, mulai Senin hingga Selasa. Lalu, ia ajak mereka ke sesi orientasi di rumahnya yang lain di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu dan Kamis.

Di antara sedikitnya 109 undangan ke Hambalang, terdapat nama-nama yang dilihat sebagai sekutu Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Mereka adalah hampir setengah dari jumlah menteri di kabinet yang akan berakhir, yang berpotensi melanjutkan pekerjaan mereka di bawah kepemimpinan Prabowo.

Para pengamat meyakini, jabatan menteri bagi para sekutu adalah hadiah politik Prabowo kepada Jokowi atas dukungan diam-diamnya dalam pemilihan presiden. Petahana menteri pertahanan itu memenangkan pemilihan presiden bersama putra sulung Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Saya kira ada aspek balas budi dari Prabowo bagi banyak pihak dalam proses membentuk kabinetnya, termasuk (membalas jasa) Jokowi," kata analis politik Firman Noor dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Presiden yang hendak pensiun telah membantu membuka jalan bagi keinginan Prabowo untuk membentuk kabinet besar, hingga mungkin berjumlah sampai 46 kementerian. Jokowi telah menandatangani revisi Undang-Undang Kementerian tahun 2008, yang secara efektif menghapus batasan sebelumnya, yaitu 34 kementerian dalam pemerintahan. Revisi undang-undang tersebut disahkan DPR pada September lalu.