TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search results
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search resultsEra reformasi hampir usai
Potensi pencalonan mendiang presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional, dan rencana pemerintahan saat ini untuk menerbitkan buku sejarah versi baru, telah menambah kekhawatiran tentang rehabilitasi warisan mantan pemimpin otoriter tersebut.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Activists hold posters during the 861st Kamisan (Thursday) peaceful protest on May 15 in front of the State Palace in Jakarta. The protest called on the Attorney General's Office to take concrete action on unresolved human rights violations that occurred in May 1998. (Antara/Fathul Habib Sholeh)
Dua puluh tujuh tahun setelah Indonesia bangkit dari bayang-bayang pemerintahan otoriter, negara ini kini berada di persimpangan jalan. Pasalnya, saat ini Indonesia mencapai apa yang digambarkan oleh beberapa pendukung demokrasi sebagai "akhir dari reformasi politik". Penandanya adalah penghancuran lembaga-lembaga yang menjadi produk demokrasi dan kembalinya kecenderungan pemerintah otoriter.
Jatuhnya Soeharto dan rezim Orde Baru pada 21 Mei, 27 tahun lalu, menandai dimulainya era Reformasi. Era ini merupakan periode transformatif yang mengakhiri peran militer dalam urusan sipil dan politik, memperkuat demokrasi, mendorong otonomi daerah yang lebih besar, dan mendorong pers yang lebih bebas, di antara reformasi lainnya.
Pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia secara umum dianggap sebagai salah satu contoh langka negara dengan keberhasilan demokrasi di Asia Tenggara. Negara ini berhasil menyelenggarakan pemilihan umum yang kompetitif secara teratur, memberdayakan pers dan masyarakat sipil yang dinamis, serta mendirikan lembaga-lembaga independen yang melambangkan perubahan yang menentukan dari pemerintahan otoriter, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Era baru?
Kini, setelah lebih dari dua setengah dekade berlalu, beberapa pendukung dan pakar pro-demokrasi menyatakan bahwa reformasi mungkin telah usai, atau setidaknya mendekati akhir. Pasalnya, negara ini semakin menjauh dari semangat yang mendefinisikan era Reformasi.
