40 adalah angka yang megah, untuk sebuah institusi media. Jika dibandingkan dengan hidup manusia, usia 40 adalah usia saat seseorang dewasa sepenuhnya, hingga mulai berpikir tentang warisan yang akan dia tinggalkan bagi generasi penerusnya.

Bagi sebuah perusahaan media, khususnya di Indonesia, sampai di usia 40 tahun merupakan pencapaian yang lumayan penting, mengingat lanskap media di negara ini sangat terkonsentrasi dan termasuk kejam.

Jika menimbang hadirnya disrupsi yang dibawa internet dan media sosial dalam satu dekade terakhir, ketekunan dan kegigihan kami untuk bertahan tidak bisa dinilai sebagai prestasi sepele.

Namun kami tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menepuk dada kami sendiri. Saat kami memperingati ulang tahun ke-40, ingar bingar menyongsong pemilu sedang berlangsung, dengan banyak politisi beserta partai berebut posisi menjelang pemilihan presiden dan calon legislatif 2024.

Jadi setelah mengambil jeda sejenak untuk meniup lilin, memotong kue, dan bersulang, kami akan kembali melakukan apa yang telah kami upayakan agar tetap unggul selama empat dekade terakhir: menyoroti naik turunnya demokrasi di Indonesia.

The Jakarta Post berada di bawah demokrasi lebih lama, daripada di bawah otoritarianisme. Dalam 25 tahun terakhir, surat kabar ini tidak hanya melaporkan transisi negara menuju demokrasi tetapi juga mendukung perjuangan untuk mempertahankan dan menyempurnakan pencapaian demokrasi yang telah diraih selama seperempat abad terakhir.

Untuk beberapa isu besar, kami menyuarakan sikap secara tegas. Kami pernah menyerukan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) sepenuhnya dikembalikan ke barak. Kami juga pernah mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk tidak menerima gagasan menjabat lagi setelah periode pemerintahannya berakhir pada 2024.

Pada 2014, kami putuskan untuk menerbitkan editorial yang mendukung Jokowi sebagai presiden, hal yang jarang terjadi dalam sejarah media negara ini. Karenanya, kami punya alasan kuat untuk meminta pertanggungjawabannya.

Untungnya, bahaya terbesar yang membayangi siklus pemilihan umum sepertinya telah berlalu. Ide untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi kelihatannya telah hilang dan elit yang berkuasa telah menyetujui – meski alasannya masih kurang kuat – untuk mempertahankan demokrasi elektoral kita.

Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Masih ada terlalu banyak sinyal yang menunjukkan bahwa sistem politik kita belum beres.

Lihat saja beberapa kasus, dari pengesahan undang-undang yang minim konsultasi publik hingga upaya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, secara langsung maupun daring. Semua hal itu mestinya membuat kita merasakan adanya kemunduran dalam demokrasi Indonesia.

Kecenderungan kemunduran demokrasi ini mulai sekitar 2017, saat urutan Indonesia merosot 20 peringkat dalam indeks tahunan demokrasi versi The Economist Group. Posisi negara kita bergeser dari “negara dengan demokrasi yang cacat” menjadi mendekati skala “negara otoriter”.

Kemudian muncul masalah korupsi. Tahun lalu, Indonesia turun 14 peringkat, menjadi urutan 110, pada indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International. Peringkat tersebut adalah posisi terburuk sejak 2014. Kita memang hanya perlu melihat yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang ini untuk menilai betapa menyedihkan kondisi perjuangan melawan korupsi yang sedang dialami negara kita.

Maka jelaslah bahwa pada 2024, demokrasi Indonesia akan menghadapi ujian penting.

Dari sisi jurnalistik, The Jakarta Post akan terus dengan gigih melaporkan segala peristiwa penting, gagasan, bahkan kontroversi terpenting yang terjadi. Jika sejarah sebuah surat kabar bisa menjadi suatu panduan, kami pastikan kami berdiri di garis terdepan untuk menuntut demokrasi yang lebih kuat, lebih akuntabel, dan lebih adil.

Itulah misi perjuangan kami sebagai The Jakarta Post.