Indonesia mengalami perpecahan yang mirip-mirip, sebagai akibat dari dua pemilihan presiden pada 2014 dan 2019. Saat itu, Joko "Jokowi" Widodo menang atas Prabowo Subianto. Baik Indonesia maupun Turki, dua negara yang dikenal berpenduduk mayoritas muslim, terlihat seperti dua sisi mata uang saat dikaitkan dengan cara memilih pemimpin populis yang terlihat punya ambisi untuk menyatukan kekuasaan.

Di Indonesia, Presiden Jokowi merengkuh partai oposisi dengan menawari mereka jabatan-jabatan strategis di kabinet dan lembaga negara lainnya, atas nama persatuan bangsa. Manuver ini akhirnya menyisakan hanya dua partai minoritas sebagai oposisi, yaitu Partai Demokrat yang sekuler dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berasaskan Islam. Dampaknya, mekanisme checks and balances berjalan tidak efektif.

Di Turki, Erdogan bertindak sebagai pemimpin otoriter yang tidak ragu membungkam oposisi dan menindak mereka. Ia pernah melakukan itu setelah upaya kudeta yang gagal pada 2016. Erdogan memenangkan pemilu 2018 dan mengamandemen konstitusi, hingga memungkinkan dia berperan lebih banyak jika dibandingkan perannya di masa lalu.

Banyak orang Indonesia mengagumi Erdogan dan memandangnya sebagai model pemimpin Islam sejati. Di Aceh, satu-satunya provinsi di Indonesia yang menegakkan hukum syariah, masyarakat mengadakan doa syukur di Banda Aceh, pada Senin lalu, khusus untuk merayakan kemenangan Erdogan. Dalam dua pemilihan presiden terakhir, Aceh memilih Prabowo.

Pemimpin Turki itu akan selalu dikenang di Aceh atas kontribusinya setelah tsunami terburuk di dunia yang menghancurkan provinsi itu pada Desember 2004. Bencana tersebut merenggut lebih dari 200.000 jiwa. Saat itu, Erdogan mengirimkan 15.000 ton makanan, pakaian, dan obat-obatan, serta membangun 1.000 rumah untuk rakyat Aceh.

Presiden Jokowi juga ikut mengucapkan selamat kepada Erdogan. “Selamat kepada saudaraku Presiden Erdogan dari Türkiye, yang telah terpilih kembali. Siap untuk melanjutkan dan memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Türkiye yang telah lama terjalin, demi kepentingan rakyat kita,” kata Presiden Jokowi di akun Instagram resminya, dan menyebutkan negara tersebut dengan ejaan yang disukai Pemerintah Turki.

Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkinma Partisi atau APK), yang dipimpin Erdogan, telah menguasai Turki sejak 2003 saat memenangkan pemilu dan jajak pendapat setelahnya. Partai ini sering dikaitkan dengan Ikhwanul Muslimin (persaudaraan pria muslim) di Mesir, dan juga menjangkau PKS di Indonesia sampai batas tertentu. Mesir melarang partai Islam, sebuah langkah yang telah mempengaruhi hubungan antara Turki dan Mesir.

Pada awal 2008, parlemen Turki mencabut larangan penggunaan jilbab di kampus universitas dan memperkenalkan kebijakan pro-Islam untuk menarik perempuan muslim. Pihak lawan menuduh Erdogan menghancurkan prinsip-prinsip sekuler Turki, tetapi justru popularitasnya naik.

Erdogan juga berhasil meningkatkan profil internasional Turki dalam politik global, terutama di Eropa dan Timur Tengah, dengan Arab Saudi dan Iran. Turki adalah anggota NATO, tetapi Erdogan telah membangun hubungan yang lebih dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin daripada dengan Ukraina.

Kilicdaroglu telah menolak mengakui kekalahan, dan para pendukungnya akan melanjutkan perjuangan mereka melawan Erdogan yang Islamis, yang secara internasional dianggap sebagai pemimpin yang menggabungkan model pemerintahan otoriter dan manajemen politik memecah belah.

Setelah pemilu, seperti yang dijelaskan oleh media Eropa dan oposisi Turki, prioritas jangka pendek Erdogan adalah mendapatkan keanggotaan penuh Uni Eropa, setelah upaya yang gagal dalam beberapa dekade. Tantangan kedua namun tersulit baginya adalah memulihkan ekonomi negara yang kacau balau akibat kebijakannya yang berubah-ubah.

Persis yang terjadi di Indonesia, pilihan rakyat adalah pemimpin populis yang bisa mengenyangkan perut dan memberi subsidi serta bantuan. Bagi masyarakat, gengsi internasional bukan kebutuhan utama. Orang-orang Turki pun berharap hal yang sama dari Erdogan.