Pada KTT dua tahunan ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, bulan lalu, para pemimpin ASEAN menegaskan kembali tuntutan agar pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing sepenuhnya menerapkan Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus atau 5PC). Perjanjian perdamaian itu telah ia tandatangani di Jakarta, dua tahun lalu.

5PC menyerukan agar kekerasan di Myanmar segera diakhiri, harus diadakan dialog antara semua pihak yang bertikai, kesepakatan penerimaan bantuan kemanusiaan dari ASEAN, serta adanya kunjungan khusus dari utusan ASEAN untuk bertemu semua pemangku kepentingan. Junta jelas-jelas mengabaikan komitmen tersebut. Karenanya, Indonesia harus melipatgandakan usaha jika ingin ada implementasi dari perjanjian damai tersebut.

Namun pemerintah Thailand saat ini, yang akan segera usai masa jabatannya, tampak belum putus asa memblokir misi ASEAN, menunjukkan dukungan pada rezim Myanmar yang jadi sekutu mereka. Prayut sendiri bukan tanpa cela, ia berkuasa pada 2014 setelah kudeta militer dan dituduh memanipulasi pemilu 2019 untuk memperpanjang masa kekuasaannya.

Yang mengejutkan ASEAN, pemerintahan Prayut secara sepihak menjadi tuan rumah pertemuan yang menghadirkan perwakilan junta Myanmar pada 18-19 Juni. Inisiatif tersebut bertentangan dengan keputusan para pemimpin ASEAN untuk mengisolasi Myanmar dalam tataran diplomatis sampai junta menunjukkan upaya memenuhi komitmen 5PC.

Media Thailand melaporkan bahwa pertemuan itu dihadiri oleh Laos, Kamboja, India, China, Brunei, dan Vietnam. Sementara Indonesia, bersama Malaysia dan Singapura, menolak bergabung.

Manuver Prayut tidak hanya merusak upaya pengucilan junta Myanmar dari partisipasi dalam segala aktivitas ASEAN, tetapi juga mengungkapkan adanya perpecahan serius di internal ASEAN terkait masalah Myanmar.

Pada 2021, Prayuth menolak menghadiri KTT darurat ASEAN tentang Myanmar di Jakarta. Saat itulah 5PC ditandatangani. Dia juga melewatkan KTT ASEAN bulan lalu, dengan alasan harus memenuhi agenda nasionalnya. Bisa jadi sejak awal dia tahu bahwa perhimpunan tidak akan mampu menyelesaikan krisis Myanmar dengan cepat.

Dilaporkan oleh Reuters, Prayut mengatakan bahwa pembicaraan dengan pemerintah Myanmar baru-baru ini diperlukan untuk melindungi kepentingan Thailand, yang memiliki perbatasan langsung dengan negara yang tengah bertikai itu.

"Kami lebih menderita jika dibandingkan dengan yang lain karena Thailand berbatasan [dengan Myanmar] sepanjang lebih dari 3.000 kilometer di darat serta di laut," kata Prayut kepada wartawan. “Itulah mengapa perlu ada pembicaraan. Ini bukan tentang keberpihakan.”

Ngurah Swajaya, staf khusus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengkritik langkah Prayut.

"Kalau satu negara mengambil inisiatif sendiri, silakan, itu hak mereka. Tapi kalau berbicara dalam konteks ASEAN, ada aturan main yang harus dihormati," kata Ngurah.

Ngurah menegaskan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam menangani krisis Myanmar. Ia merujuk pada penyelesaian peta jalan untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke beberapa bagian Myanmar, meskipun kelompok tak dikenal baru-baru ini menembaki konvoi kemanusiaan ASEAN yang sedang bertugas di negara tersebut.

Indonesia juga telah mengadakan sekitar 75 kali diskusi dengan para pemangku kepentingan di Myanmar, termasuk junta, serta The National Unity Government (NUG) dan kelompok oposisi lainnya.

Namun Ngurah mengakui situasi di Myanmar begitu pelik sehingga Indonesia tidak bisa membenahinya hanya dalam satu tahun periode kepemimpinan.

Menlu Retno telah berusaha menuntaskan sebagian besar diplomasi di belakang layar, secara diam-diam, menyangkut masalah Myanmar. Kehati-hatian memang diperlukan untuk menghindari kemungkinan krisis makin memburuk. Namun, publik juga punya hak untuk mengetahui upaya yang dilakukan ASEAN dalam mengembalikan perdamaian di Myanmar. Masyarakat tidak bisa dibiarkan tidak tahu apa-apa dalam jangka waktu lama, tanpa alasan kuat.

Kecil kemungkinan krisis Myanmar akan berakhir selama kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Namun, setidaknya Indonesia dapat menyatukan elemen-elemen selain junta, dan membentuk satu kesatuan yang kokoh. Oposisi yang bersatu akan menekan junta untuk menerima 5PC sebagai dasar solusi regional dalam menangani krisis.

Rakyat ASEAN, khususnya yang ada di Myanmar, berhak mengetahui apa yang telah dilakukan perhimpunan dalam upaya menghentikan kebrutalan junta.