Para pemilih kembali menegaskan mandat mereka untuk Pemerintahan Persatuan Nasional di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pemerintah dituntut terus mewujudkan reformasi ekonomi yang jadi janji kampanye, selain membentuk kesetaraan antara yang kaya dan miskin, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Masyarakat kawasan Asia Tenggara, termasuk yang tinggal di Malaysia, mungkin tidak menyadari atau cenderung mengabaikan fakta bahwa jika dibandingkan dengan sembilan negara anggota ASEAN lainnya, Malaysia adalah contoh yang sangat baik dari negara yang relatif bebas dari dominasi militer. Biasanya, militer dianggap sebagai simbol stabilitas dan disiplin, yang jadi prasyarat utama pembangunan.

Stabilitas pemerintahan Anwar sangat penting bagi Malaysia dan ASEAN, terutama karena negara tetangganya,  Indonesia dan Singapura, akan mengadakan pemilihan pemimpin baru dalam kurun dua tahun mendatang. Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan legislatif dan presiden pada Februari 2024, sedangkan pemilihan parlemen Singapura dijadwalkan berlangsung pada 2025. Di Singapura, PM Lee Hsien Loong diperkirakan akan menyerahkan tongkat estafet kepada wakilnya, Lawrence Wong.

Terlepas dari ketidaksempurnaan pemilu Malaysia, demokrasi di negara tersebut menjadi contoh yang baik bagi anggota ASEAN lainnya yang masih mempertahankan kediktatoran militer atau menentang kebebasan sipil. Kenyataannya, Komunitas ASEAN 2025 yang mencita-citakan kawasan yang menghargai kebebasan hanya tinggal komitmen di atas kertas belaka.

Dalam pemilu 12 Agustus lalu, para pemilih Malaysia sepakat mempertahankan status quo antara koalisi penguasa Anwar dan kubu oposisi muslim konservatif di tiga negara strategis. Secara luas, pemilu tempo hari dianggap sebagai ketahanan oposisi sekaligus referendum bagi Anwar, yang berkuasa pada November tahun lalu.

Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar dan Barisan Nasional menang di Penang, Selangor, dan Negeri Sembilan, meskipun kubu oposisi punya lebih banyak kursi di sana. Sedangkan koalisi Perikatan Nasional tetap menguasai suara di Kedah, Kelantan, dan Terengganu.

Pemimpin oposisi Muhyiddin Yassin, yang juga mantan perdana menteri, bersikeras agar Anwar mundur setelah oposisi memenangkan 60 persen dari total kursi majelis di enam negara bagian.

Namun hasil pemilu melegakan Anwar, karena pemerintahannya yang sekarang dapat menyelesaikan masa jabatan lima tahun hingga 2027. Stabilitas politik Malaysia di bawah Anwar tentu akan menarik investor dan meyakinkan komunitas bisnis.

Anwar memenangkan jabatan perdana menteri berkat janji untuk fokus pada reformasi ekonomi dan institusional, menaikkan pajak untuk orang kaya, dan memfasilitasi peraturan pencatatan perusahaan yang lebih mudah diakses. Salah satu programnya, untuk menghapus hukuman mati, bagaimanapun, masih menghadapi penolakan dari masyarakat, yang menganggap hukuman mati merupakan tindakan pencegahan yang efektif bagi kejahatan narkoba.

"Ini saatnya semua pihak, menang atau kalah, bekerja sama menjaga perdamaian nasional, mengangkat martabat negara, dan berkonsentrasi membangun Malaysia," kata Anwar dalam pernyataan usai mengetahui hasil pemilu.

Aliansi Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar memenangkan kursi terbanyak pada bulan November lalu, tetapi gagal memenangkan suara mayoritas. Atas mandat Raja Al-Sultan Abdullah, Anwar dapat menyusun pemerintahannya setelah membentuk koalisi dengan kubu yang dulu sempat jadi lawan kuatnya, United Malays National Organization (UMNO), dan partai-partai kecil lainnya.

Anwar telah menjadi pusat kontroversi politik sejak 1998. Dia secara luas dipandang sebagai penerus langsung Perdana Menteri Mahathir Mohammad sebelum mentornya itu memecat dan bahkan memenjarakannya atas tuduhan korupsi, lalu kemudian ditambah tuduhan sodomi.

Namun, Anwar tetap disukai karena sikapnya yang menghargai multietnis, inklusif, dan toleran. Meski begitu, banyak orang Melayu memandangnya tidak hanya sebagai kelompok yang terlalu liberal tetapi juga terlalu prominoritas, terutama kepada yang berdarah China dan India. Berdasarkan konstitusi, semua orang Melayu adalah muslim, dan Islam adalah agama resmi di Malaysia. Lebih dari dua pertiga penduduk adalah orang Melayu, tetapi perekonomian dikuasai kelompok minoritas.

Kita bisa berharap legitimasi yang diberikan rakyat Malaysia kepada Anwar, setidaknya hingga 2027, akan membawa persatuan bagi negara multietnis itu, serta kemakmuran bagi semua. Itulah janji Anwar selama kampanye pemilu tahun lalu.