Setiap program pemerintah, terutama yang melibatkan dana dalam jumlah besar, harus dicermati untuk memastikan tata kelola yang baik dan akuntabilitas penggunaan uang dari para pembayar pajak. Beberapa tahun terakhir, mekanisme check and balances dalam pemerintahan Indonesia tidak efektif. Sebabnya adalah karena pemerintahan dikuasai oleh koalisi tujuh partai politik, yang bersama-sama menduduki lebih dari 80 persen kursi di DPR. Pemerintahan demokrasi menjadi lemah.

PDIP, partai terbesar dalam pemerintahan koalisi, di luar kebiasaan, kini mengecam pemerintah. Partai tersebut menyebut pemerintah telah melakukan kejahatan lingkungan melalui deforestasi besar-besaran yang dilakukan untuk pembangunan lumbung pangan. Deforestasi dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar di berbagai pelosok tanah air. PDIP mengklaim program tersebut gagal. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lalu menuntut penyelidikan menyeluruh atas tuduhan bahwa sebagian dana lumbung pangan telah masuk ke kas partai politik.

Hal ini jelas merupakan bagian dari manuver politik PDIP enam bulan jelang pemilu presiden. Partai tersebut menjaga jarak dari Presiden sekaligus menyindir Menteri Pertahanan yang juga salah satu bakal calon presiden, Prabowo Subianto. Jokowi mempercayakan pengelolaan sebagian besar program lumbung pangan kepada kementerian yang dipimpin Prabowo. Kontraktor swasta untuk program ini juga punya hubungan dengan Partai Gerindra, yang merupakan anggota koalisi pimpinan Prabowo. Kandidat bakal calon presiden dari PDIP, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bersaing ketat dengan Prabowo dalam sebagian besar jajak pendapat publik.

Terlepas dari motif PDIP, kita harus menyambut baik kesempatan untuk melihat secara menyeluruh jalannya program lumbung pangan. Program ini merupakan bagian penting dari strategi ketahanan pangan Presiden Jokowi. Tujuannya mengembangkan pertanian dan perkebunan, yang sebagian besar, meski tidak semua, akan ditanami komoditas beras, agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga komoditas ini di pasar global.

Indonesia selama ini sangat bergantung pada petani kecil untuk memproduksi sebagian besar berasnya. Namun, akibat semakin langkanya lahan, dan makin kecilnya lahan pertanian hingga sangat mengurangi surplus, pemerintah beralih ke perusahaan besar untuk membantu memproduksi bahan pangan demi menjaga keberadaan makanan masyarakat Indonesia. Saat ini jumlah penduduk sudah lebih dari 270 juta orang dengan pertumbuhan 3,3 juta setiap tahun.

Jokowi meluncurkan program tersebut pada 2020. Sejauh ini, hasilnya beragam. Beberapa sudah panen, tapi ada pula yang menghadapi kendala dan penolakan di lapangan. Di Kalimantan Tengah, program ini mengembangkan lahan seluas 30.000 hektar untuk padi dan komoditas lainnya. Di Sumatera Utara, sedang dikembangkan industri hortikultura. Di Nusa Tenggara Timur dan Papua, program ini fokus pada penanaman jagung dan sorgum.

Di tengah meningkatnya kritik, Jokowi mempertahankan program lumbung pangan dengan mengatakan bahwa program tersebut melibatkan beberapa kementerian termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan. Ia mengakui terjadinya beberapa kegagalan panen, namun menekankan bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar pada tahun-tahun pertama dalam usaha pertanian dan perkebunan. Tanpa secara khusus membahas tuduhan “kejahatan lingkungan” yang diutarakan Hasto, Presiden mengatakan bahwa program tersebut terus dievaluasi, diperbaiki, dan ditingkatkan.

Dalam tudingannya, Hasto mengutip laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai aliran dana senilai Rp1 triliun ($66 juta dolar Amerika) ke partai politik. Sumbernya adalah sesuatu yang ia sebut sebagai “kejahatan lingkungan”. Banyak yang mengaitkan pernyataan PPATK dengan program lumbung pangan, dan Hasto menuntut PPATK menyebutkan nama pihak yang melanggar itu. Hasto juga mempertanyakan penunjukan langsung PT Agro Industri Nasional milik swasta, yang dijalankan oleh teman dan pendukung Prabowo, untuk menangani proyek lumbung pangan.

Keduanya adalah tuduhan serius yang dilontarkan ke publik dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Yang pertama adalah tuduhan kerusakan lingkungan akibat program lumbung pangan, dan yang kedua adalah kemungkinan penggelapan dan penyimpangan keuangan.

Sebagai bahan pemikiran agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, sepatutnya lebih banyak orang yang menyuarakan adanya malpraktek di lembaga-lembaga pemerintah dan kementerian, yang dijalankan oleh politisi dari partai politik di pemerintahan koalisi. Termasuk dari PDIP, partai yang menaungi Hasto.