Persaingan, tentu saja, dapat menjadi katalis untuk kerja sama. Toh, semua pihak punya kepentingan yang sama dalam mencegah terjadinya persaingan yang merugikan. Namun, persaingan terjadi secara alami, berbeda dengan kerja sama yang perlu waktu dan komitmen.

Tetapi, tidak ada istilah kekurangan waktu. ASEAN telah menerapkan visi integrasi ekonomi selama puluhan tahun. Hasilnya memang masih kurang mengesankan, mungkin karena komitmennya masih kurang kuat.

Indonesia, sebagai ketua ASEAN 2023, telah berjanji untuk memperkuat komitmen. Namun, bukan hal mudah mencapai kesepakatan yang bermakna – baca: mengikat – di antara negara-negara yang sangat berbeda perekonomiannya dan berada pada tahap pembangunan yang juga sangat berbeda.

Contoh, antara Indonesia dan Singapura. Indonesia sangat bergantung pada ekspor sumber daya, sedangkan Singapura merupakan pusat keuangan. Yang satu perekonomiannya sedang berkembang, yang lain perekonomiannya sudah matang. Populasi yang satu masih muda dan terus bertambah, yang satunya dominan populasi lanjut usia dengan tingkat kelahiran yang rendah. Yang satu berjuang untuk memperoleh kembali pendapatan pajak yang hilang, yang lain adalah surga pajak. Yang satu kepulauan yang sangat luas, satunya negara kota.

Sulit mencari titik temu untuk banyak masalah ekonomi di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Indonesia bisa dibilang punya lebih banyak kesamaan dengan negara seperti Afrika Selatan: Keduanya merupakan negara pasar yang berkembang, punya banyak batubara sekaligus sangat bergantung pada batubara, punya program transisi energi serupa, punya masalah kemiskinan yang harus ditangani, perlu peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan punya sumber daya alam yang melimpah.

Daftarnya bisa terus bertambah. Intinya cukup untuk menjabarkan bahwa sekadar kedekatan lokasi saja merupakan landasan yang lemah untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

ASEAN didasarkan pada gagasan persatuan negara-negara, yang bekerja sama karena mereka berbagi wilayah. Sedangkan forum seperti BRICS didasarkan pada kolaborasi berdasarkan kepentingan yang sama, seperti kepentingan mengembangkan industri hilir untuk komoditas yang sumbernya dari lokal.

Kepentingan bersama dalam mengubah peraturan perdagangan global untuk mendukung agenda domestik masing-masing adalah alasan mengapa BRICS dapat mempertemukan negara-negara yang sesungguhnya bersaing secara strategis satu sama lain. BRICS bisa menyatukan Tiongkok dan India, atau Iran dan Arab Saudi yang segera bergabung.

Negara-negara ASEAN, tidak diragukan lagi, punya kepentingan yang sama berdasarkan kedekatannya. Mereka harus mencegah upaya unjuk kekuatan senjata di kawasan dan mempertahankan otonomi mereka di tengah persaingan antara negara-negara besar. Kedua tujuan tersebut hanya dapat dicapai jika anggota ASEAN bertindak bersama-sama.

Selain itu, secara ekonomi, terdapat beberapa kepentingan bersama berdasarkan kedekatan lokasi, seperti mitigasi dampak buruk cuaca dan iklim terhadap produksi pertanian atau memfasilitasi transaksi keuangan lintas batas.

Karena itu, bukan kebetulan bahwa kedua bidang tersebut merupakan bidang kerja sama yang telah disepakati oleh negara-negara anggota di bawah kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun ini.

Bank sentral Indonesia, Thailand dan Malaysia memilih Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting atau AFMGM) bulan lalu di Jakarta untuk mengumumkan perluasan perjanjian terkait mata uang lokal. Tujuannya bukan hanya untuk menyelesaikan impor dan ekspor atau berinvestasi dalam mata uang lokal, tetapi juga memungkinkan terbitnya produk keuangan lintas batas. Lebih jauh, sistem pembayaran digital terpadu dapat dinikmati oleh para pelancong antarnegara.

Meskipun perjanjian-perjanjian tersebut merupakan kesepakatan bilateral dan bukan proyek berskala ASEAN, perjanjian-perjanjian tersebut mendukung agenda integrasi keuangan ASEAN. Mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat sebagai alat tukar juga mendukung tujuan sentralitas ASEAN dan otonomi strategis negara-negara anggota ASEAN.

Di bawah kepemimpinan Jakarta, ASEAN juga telah mencapai kemajuan dalam standardisasi regional untuk menghilangkan hambatan perdagangan nontarif dan memfasilitasi arus barang keluar masuk antarnegara anggota secara bebas, melalui perjanjian yang ditandatangani di Semarang bulan lalu.

Ini baru permulaan. Bagaimana pun, ASEAN tidak memiliki lembaga-lembaga seperti yang dimiliki Uni Eropa, yang dapat lebih cepat melakukan integrasi. Mengingat keterbatasan tersebut, Indonesia sang ketua dengan bijak memutuskan untuk meraih tujuan yang lebih bisa dicapai.