Gagal bayar di BNPL mencapai 6,78 persen dari nilai pinjaman yang terutang dalam semester pertama tahun ini. Jumlahnya lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan kasus gagal bayar di bank yang sebesar 2,44 persen.

Sebagian orang mungkin melihat angka gagal bayar itu sebagai kewajaran, dan menganggap hal itu sekadar dinamika bisnis pinjaman online yang berisiko dan berbunga tinggi. Namun, setiap pembayaran yang gagal sebenarnya penting bagi individu yang terjebak dalam pinjaman macet ini.

OJK mengingatkan bahwa fintech sudah terhubung dengan sistem keuangan umum. Setiap gagal bayar di BNPL akan dicatat dalam database bersama yang dikelola OJK, yang bernama SLIK. Data di SLIK dibagikan antar lembaga keuangan lain, seperti bank dan perusahaan keuangan.

Secara teori, bahkan hanya gagal bayar sebesar Rp 200.000 ($13,02 dolar Amerika) dapat menghambat seseorang untuk mengakses pinjaman semacam kredit kendaraan atau kredit rumah yang nilainya ratusan kali lipat. Alternatifnya, jika pun memperoleh kredit untuk rumah atau kendaraan, bunga yang dikenakan akan lebih tinggi. Alasannya, nasabah yang pernah gagal bayar adalah peminjam berisiko tinggi.

Memang benar, tingkat gagal bayar BNPL hanya mencakup 0,35 persen dari total portofolio kredit di industri keuangan pada pertengahan tahun 2023. Namun, penggunanya mencakup hampir sepertiga dari jumlah pemilik rekening kredit di Indonesia.

Punya banyak masyarakat yang tidak dapat lagi mengakses pinjaman dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan kredit di masa depan. Dan, akhirnya berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.

Selain kredit kendaraan dan kredit rumah, penting untuk dicatat bahwa sebagian, atau banyak, masyarakat yang menggunakan pinjaman untuk tujuan produktif, misalnya untuk memulai bisnis.

Di luar urusan perbankan, beberapa laporan berita lokal menunjukkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan data SLIK untuk menyaring pelamar kerja baru. Data digunakan untuk mencegah merekrut karyawan yang terjerat kredit macet, yang dikhawatirkan mengganggu tugas sehari-hari.

Jika di masa depan gagal bayar berdampak pada lapangan kerja, maka risikonya akan jauh lebih mengkhawatirkan bagi perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut, data OJK menunjukkan bahwa pada bulan April, hampir separuh pengguna default BNPL berusia 20 hingga 30 tahun, termasuk dalam kelompok milenial dan Gen Z. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang cara platform BNPL menganalisa kelayakan kredit peminjamnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar setengah dari mereka yang berada pada rentang usia tersebut berpenghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan, di bawah rata-rata gaji pekerja nasional yang sebesar Rp2,89 juta per bulan.

Penggunaan skor kredit, yang menyederhanakan penilaian kredit, merupakan berkah bagi industri. Namun, perkembangan terkini menunjukkan bahwa skor kredit tidaklah cukup, dan platform BNPL harus lebih berhati-hati.

Jika perlu, OJK harus mempertimbangkan untuk mewajibkan platform BNPL agar mematuhi standar kehati-hatian tertentu. Misalnya semacam yang dilakukan otoritas terhadap perusahaan asuransi saat menerima nasabah.

Hal ini penting mengingat sasaran BNPL adalah pinjaman konsumtif. Artinya, dalam banyak kasus, peminjam mengambil keputusan belanja tanpa berpikir panjang. Hal itu terjadi terutama jika konsumen tidak menyadari bahwa mereka membeli barang menggunakan daya beli semu, karena pada dasarnya mereka tidak punya uangnya.

Sosialisasi dan edukasi tentang BNPL sepertinya tidak akan efektif dalam meningkatkan kesadaran konsumen di zaman sekarang ini. Mereka tidak butuh jargon. Diperlukan tindakan lebih lanjut dari OJK dan platform BNPL untuk menahan laju tren ini.

Jika dilakukan dengan benar, layanan BNPL dapat menjadi lebih dari sekadar menyeret masyarakat ke dalam jerat utang. BNPL sesungguhnya dapat membantu mereka secara bertahap membangun catatan kredit, mulai dari pinjaman kecil.

Catatan kredit akan berfungsi layaknya dasar anak tangga untuk mengakses pembiayaan yang lebih besar di masa depan. Lembaga keuangan dapat mempertimbangkan keberhasilan nasabah melunasi utang di masa lalu saat memutuskan pencairan pinjaman baru yang lebih besar.