Dari sekitar 100 BUMN, banyak yang terkenal memiliki tata kelola buruk. Namun, mereka masih berperan besar dalam perekonomian, dalam hal pendapatan pajak, dividen, lapangan kerja, stabilisasi harga beberapa komoditas pokok, serta penyediaan layanan publik.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, kondisi keuangan yang tidak sehat itu diketahui dari pemeriksaan umum direktorat pengendalian internal kementeriannya. Empat lembaga dana pensiun, yang kemudian menjalani audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terlibat dalam penyelewengan dana. Ada potensi kerugian negara sebesar Rp 300 miliar ($19,1 juta dolar Amerika) akibat penyelewengan itu. Kasus tersebut dirujuk ke Kejaksaan Agung untuk penyelidikan lebih lanjut, dan jika ada kemungkinan mengajukan tuntutan hukum.

Pengungkapan Erick mengenai permasalahan dana pensiun yang dikelola BUMN seharusnya membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertugas mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, memperkuat kebijakan sistem pengawasannya. Pengawasan pengelolaan dana jangka panjang seperti dana pensiun dan asuransi jiwa juga termasuk wewenang OJK.

Semakin lama kesalahan pengelolaan ini dibiarkan, semakin besar pula kerugian finansial yang ditanggung oleh lembaga dana pensiun. Dana yang salah kelola termasuk pertanggungan asuransi jiwa, merupakan dana jangka panjang dengan kewajiban kontinjensi jangka panjang. Kontijensi artinya keadaan yang diperkirakan terjadi, tetapi bisa juga tak terwujud. Kesalahan pengelolaan di perusahaan asuransi jiwa milik negara PT Jiwasraya dan Asabri menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 40 triliun ($2,6 miliar). Kerugian besar terjadi karena penyelewangan dana telah terjadi bertahun-tahun sebelum terungkap pada 2020.

OJK harus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun di sektor publik dan swasta, mengingat pentingnya peran dana pensiun sebagai sumber dana proyek jangka panjang. Dengan fokus jangka panjang dan kebutuhan imbal hasil yang stabil, dana pensiun dapat berperan penting sebagai sumber biaya bagi proyek-proyek infrastruktur. Pembangunan ini pada gilirannya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan layanan publik yang vital. Karena Indonesia akan terus menikmati bonus demografi selama 15 tahun ke depan sebelum fenomena penuaan populasi terjadi, dana pensiun punya potensi berkembang besar.

Namun, tantangan sebenarnya adalah jangka waktu kewajiban dana pensiun yang dapat diperpanjang hingga beberapa dekade. Mengelola suatu kewajiban jangka panjang memerlukan pencocokan aset-kewajiban yang cermat dan pertimbangan risiko suku bunga. Ketidaksesuaian antara jangka waktu dengan aset dan liabilitas dapat menimbulkan tantangan dalam memenuhi kewajiban membayar dana pensiun, terutama jika terjadi krisis ekonomi.

Menyeimbangkan nilai kontribusi saat ini dengan nilai yang dibayarkan di masa depan sangat penting untuk menjaga solvabilitas dana. Pendanaan yang memadai sangat penting untuk memenuhi kewajiban pensiun tanpa mengorbankan kesehatan keuangan lembaga pengelola dana. Mengembangkan dan mempertahankan strategi investasi jangka panjang yang berkelanjutan jadi sangat penting. Tantangannya adalah mencapai keseimbangan antara menghasilkan keuntungan sekaligus menjaga modal untuk memenuhi kewajiban pensiun di masa depan. Mencapai portofolio investasi yang terdiversifikasi dengan baik sangat penting untuk manajemen risiko. Namun, menemukan peluang investasi yang menarik di berbagai kategori aset sambil mempertahankan diversifikasi bukanlah perkara sepele.  

Manajer dana pensiun perlu menghadapi tantangan ini dengan cermat. Dibutuhkan kombinasi antara keahlian keuangan, strategi manajemen risiko, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan serta pergantian aturan. Pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian strategi investasi dan pendanaan secara berkala sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang dan keberlanjutan dana pensiun. Dana pensiun bergerak dalam kerangka aturan yang dapat berubah. Beradaptasi dengan peraturan baru, persyaratan kepatuhan, dan standar pelaporan dapat menjadi hal yang sulit bagi pengelola dana.

Lebih lanjut, kinerja dana pensiun dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi serta suku bunga dapat mempengaruhi hasil investasi. Artinya, mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pensiun di masa depan.

Mengingat tantangan pengelolaan dana pensiun dan risiko diversifikasi portofolio investasi yang harus dilakukan untuk memperoleh pendapatan yang dapat diandalkan, OJK harus memperkuat tata kelola industri melalui pedoman investasi yang lebih kuat. Diperlukan juga transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan bersama yang kuat.