Tentu semua berharap bahwa pemilu lima tahunan kali ini akan berjalan seadil-adilnya dan sedamai mungkin. Nyatanya, kita malah mendapati salah satu kasus kekerasan dalam kampanye yang pertama kali terdokumentasi, serta berbagai tuduhan kecurangan dan ketidakadilan terkait pemilu.

Pekan lalu, beredar viral di dunia maya sebuah klip video yang memperlihatkan aparat militer di Boyolali menyerang seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas. Si pengendara dikabarkan dalam perjalanan pulang dari acara kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud MD di kota di Jawa Tengah tersebut. Boyolali terkenal sebagai kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) partai pengusung pasangan Ganjar-Mahfud.

Video kedua memperlihatkan korban yang masih mengenakan kemeja atribut kampanye terbaring di ranjang rumah sakit dalam keadaan tubuh memar dan babak belur, dengan gigi yang dikabarkan copot.

Tim Ganjar telah menuntut Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bertanggung jawab dan bahkan menuduh lembaga tersebut berkolusi dengan kubu rivalnya. Salah satu anggota tim kampanye mengatakan bahwa penyerangan tersebut merupakan ujian bagi integritas pemilu.

Pada hari Selasa, Kodam Diponegoro yang membawahi Jawa Tengah mengkonfirmasi bahwa enam tentara telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat insiden tersebut.

Seminggu sebelumnya, seorang pendukung calon presiden Prabowo Subianto ditembak oleh dua pria bersenjata tak dikenal di Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur. Namun polisi menolak berspekulasi jika insiden tersebut ada kaitannya dengan pemilu.

Kami menyesalkan adanya insiden-insiden kekerasan di musim kampanye. Namun, respon yang ditunjukkan membuktikan bahwa beberapa institusi masih bisa diandalkan untuk segera mengambil tindakan perbaikan atas situasi semacam itu.

Sebaiknya pihak berwenang lainnya, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan tekad yang sama, terutama ketika menyangkut dugaan pelanggaran pemilu.

Baru sebulan berkampanye, ketiga pasangan calon, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar-Mahfud, telah dituding melanggar aturan pemilu.

Baru-baru ini, calon wakil presiden Gibran dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melanggar Peraturan Daerah DKI Jakarta yang melarang kegiatan kampanye di acara Car Free Day.

Gibran kedapatan membagikan susu kemasan karton kepada anak-anak di salah satu acara di Jakarta awal bulan lalu. Ia menyangkal bahwa aksinya memberikan susu merupakan kampanye, meskipun pada debat terakhir di televisi ia berjanji akan memberi susu dan makan siang gratis kepada anak-anak sebagai caranya memerangi stunting.

Namun, alih-alih memanggil putra sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk menjelaskan, Bawaslu justru tampak santai saja.

Kantor Cabang Bawaslu Jakarta Pusat mengatakan bahwa pihaknya sudah menunggu kehadiran Gibran di kantornya pada Selasa. Namun Wali Kota Surakarta tersebut tidak datang. Anggota kubu Prabowo-Gibran mendesak Bawaslu agar bersikap tegas soal pemanggilan tersebut.

Mempermasalahkan sesuatu yang belum tentu terjadi mungkin dianggap oleh pengawas pemilu sebagai tindakan tiada guna. Namun, kami berharap Bawaslu melakukan tugasnya dan bersikap tegas serta tidak memihak, terutama jika tuduhan tersebut menyangkut anak presiden.

Memang, selalu ada perdebatan soal pelanggaran. Bahwa pelanggaran pasti akan terjadi di negara sebesar Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa pemilu mendatang adalah salah satu pemilu serentak yang secara logistik paling menantang di dunia. Jadi, yang terpenting, pihak berwenang harus dapat menunjukkan bahwa mereka mampu bertindak tepat jika terjadi pelanggaran.

Kandidat dan pendukungnya juga harus bertanggung jawab untuk menjaga pemilu tetap bersih dan beradab, seperti yang telah mereka janjikan dalam berbagai kesempatan. Para kandidat punya kewajiban menjaga kondisi agar tidak tegang berlebihan dan mencegah terulangnya kekerasan dan perpecahan pada pemilu 2014 dan 2019.

Di masa lalu, lembaga think tank internasional mungkin menilai kerangka hukum pemilu di Indonesia sebagian besar bersifat demokratis. Mereka juga beranggapan bahwa lembaga penyelenggara pemilu bersikap netral sehingga tidak memihak. Sayangnya, beberapa kejadian di tahun 2023 lalu membuat kita mulai berpikir-pikir soal kebenaran anggapan itu.

Kami tidak akan bosan mengulangi lagi pendapat kami bahwa terlalu banyak hal yang dipertaruhkan dalam pemilu kali ini.