TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Netral dan bebas dari intervensi
Terlepas dari janjinya untuk bersikap netral, dalam beberapa minggu terakhir, Presiden telah mengeluarkan pernyataan dan mengambil tindakan yang dapat melemahkan klaimnya untuk tidak ikut campur dalam proses pemilihan umum.
Change Size
President Joko “Jokowi” Widodo (right) and Defense Minister Prabowo Subianto enjoy their dinner at Seribu Rasa restaurant in Menteng, Central Jakarta, on Jan. 5, 2024. (Instagram/@prabowo)
Indonesia sedang memasuki tahap akhir musim kampanye presiden. Saat ini, para pemilih sedang menghitung hari menuju bilik pemungutan suara pada 14 Februari. Kita tentu dapat merasakan bahwa ada kekhawatiran yang semakin besar mengenai netralitas Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam pemilu kali ini.
Terlepas dari janjinya untuk netral, dalam beberapa minggu terakhir, Presiden telah mengeluarkan pernyataan dan mengambil tindakan yang dapat melemahkan klaimnya untuk tidak ikut campur dalam proses pemilihan umum.
Tak lama setelah debat capres ketiga pada awal Januari lalu, Presiden Jokowi menyarankan agar pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah aturan debat capres. Dalam ajang tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dihina oleh kandidat presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo dan kandidat oposisi Anies Baswedan. KPU menolak saran Presiden dan akan tetap menggunakan format debat yang berlaku saat ini.
Sebelum ajang debat calon presiden tersebut, Presiden juga duduk bersama Prabowo untuk makan malam pribadi. Beberapa sumber mengatakan bahwa kesempatan itu dimanfaatkan Presiden untuk meminta sang calon presiden meningkatkan upayanya agar peringkat elektabilitasnya naik, karena saat ini tertahan di level pertengahan 40-an.
Usai jamuan makan malam tersebut, Presiden secara bergiliran mengadakan pertemuan dengan para pimpinan partai politik yang tergabung dalam aliansi elektoral Prabowo.
Dan kemudian tentu saja kunjungan kepresidenannya. Kehadiran Jokowi di dua provinsi yang menjadi medan pertempuran terbesar untuk pemilu di Indonesia, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur, oleh para analis dianggap sebagai langkah yang dirancang untuk menyaingi janji-janji kampanye yang dibuat Ganjar. Istana Kepresidenan telah membantah bahwa kunjungan Presiden dirancang untuk membuntuti kampanye Ganjar.
Semua hal tersebut tidak akan terjadi jika Presiden tidak terlibat secara personal dalam pemilihan umum kali ini.
Dengan keikutsertaan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo, memang sulit bagi siapa pun untuk mengharapkan sikap netral dari sang Presiden. Bahkan sejak sang anak maju pencalonan pun, Presiden berkontribusi menciptakan situasi yang mendukung.
Dan dengan semua keunggulan yang dimiliki Jokowi sebagai Presiden yang masih menjabat, kita dapat menerka bahwa ia kemungkinan besar akan mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya untuk memenangkan salah satu kubu dalam pemilu.
Semua sudah terjadi. Mungkin sudah terlambat untuk mengharapkan Presiden mengubah haluan. Namun, kita punya kewajiban moral untuk mengingatkan dia agar tetap netral dalam pemilu. Ia tidak boleh lupa bahwa sejarah tidak akan menilainya dengan baik karena telah mengganggu proses demokrasi.
Seharusnya Jokowi mengikuti kebiasaan semua presiden RI pasca-reformasi yang menjamin transisi kekuasaan secara damai, tertib, dan demokratis.
Presiden BJ Habibie bermaksud untuk mencalonkan diri kembali pada 1999. Namun, setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ia setuju, meski enggan, untuk menyingkir dan keluar dari dunia politik.
Ulama Muslim Abdurrahman "Gus Dur" Wahid baru masuk tahun kedua masa jabatannya ketika lembaga legislatif mengancam akan memakzulkannya. Gus Dur setuju untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden. Namun, mundurnya Gus Dur diiringi pesan terakhir bahwa ia tidak dapat mengambil risiko akan terjadi konfrontasi politik yang penuh kekerasan jika ia memaksa tetap berkuasa.
Megawati Soekarnoputri adalah presiden petahana ketika ia kalah dalam pemilihan presiden langsung yang pertama kali dilaksanakan di negara ini. Saat itu, ia melawan menteri koordinator bidang politik hukum keamannya sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam persaingan yang bahkan tidak terlalu ketat.
SBY, pendahulu Presiden Jokowi, pada masa jabatan keduanya tampak sudah puas dengan tingkat dukungan yang lumayan. Ia lalu memusatkan perhatian untuk menggalang dukungan bagi Partai Demokrat yang dipimpinnya.
Dalam dua dekade terakhir, tradisi kita adalah memiliki presiden yang tetap bersikap netral dalam pemilu. Sikap itu harus terus dilakukan. Jika tidak, masa depan demokrasi kita dipertaruhkan.
