Meskipun para perwakilan dari asosiasi asing maupun lokal yang ditanyai oleh The Jakarta Post menahan diri untuk tidak mengatakan penilaian politik apa pun, mereka mengaku lega bahwa pemilihan umum mungkin tidak perlu sampai ke putaran kedua di bulan Juni.

Proses hitung cepat dilakukan oleh lembaga survei independen dan tidak mencerminkan hasil resmi. Sedangkan angka resmi baru akan diumumkan bulan depan. Karena itu, tim kampanye Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo belum mengakui bahwa mereka telah kalah.

Meski demikian, gambaran yang muncul lebih jelas dibandingkan apa yang diperkirakan oleh survei. Harapan bahwa pemilu hanya perlu satu putaran cukup meyakinkan bagi para investor. Mereka ingin melanjutkan bisnis dan tidak lagi mencemaskan tentang siapa yang akan memimpin negara mulai Oktober nanti.

Mereka mungkin juga menantikan masyarakat Indonesia yang dulu, yang kembali memunculkan wacana publik yang lebih berfaedah terkait perbaikan undang-undang dan penyempurnaan peraturan untuk mendukung kegiatan bisnis dan pembangunan ekonomi. Hal itu lebih menarik setelah melalui perdebatan pemilu yang terlalu banyak membahas politik dan kurang membahas kebijakan.

Fakta bahwa pemilu berlangsung tanpa gangguan serius – dan tanpa kerusuhan – di seluruh nusantara, sangat menyenangkan para investor asing, mengingat Indonesia termasuk negara demokrasi yang masih muda.

Banyak yang telah dibicarakan dan ditulis selama beberapa bulan terakhir tentang campur tangan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam pemilu. Pemberitaan termasuk kritik yang ditujukan kepada Presiden karena mendistribusikan bantuan sosial selama masa kampanye. Presiden juga dituduh memberi dukungan secara diam-diam terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Padahal, banyak yang percaya bahwa seorang kepala negara harus menjaga ketidakberpihakan dalam pemilu untuk memilih penggantinya.

Namun segala unsur netralitas langsung lenyap ketika Prabowo memilih putra sulung Jokowi sebagai pasangannya. Apalagi bahwa pencalonan itu terjadi setelah adanya keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi yang mengubah peraturan pemilu terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Ketidaknyamanan juga akan tersisa dari isu perpecahan antara Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Padahal, PDIP yang membawa Jokowi ke tampuk kekuasaan.

Apa pun, yang jelas hiruk pikuk politik sudah berlalu. Banyak pelaku bisnis yang bersyukur karena setidaknya ada satu ketidakpastian yang sudah terpecahkan. Melihat kembali pemilu tersebut, mereka mungkin menyimpulkan bahwa pesta demokrasi tidak berjalan dengan baik. Namun, setidaknya, pemilu sudah usai.

Tampaknya, kelegaan itulah yang menjadi sentimen pasar saham. Ketika perdagangan kembali dilanjutkan pada Kamis, setelah libur pemilu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) menguat 1,3 persen. Angka ini mengungguli pasar-pasar Asia lainnya.

Hal ini juga menunjukkan bahwa para investor cukup puas dengan hasil perhitungan cepat yang menunjukkan kemenangan tunggal Menteri Pertahanan Prabowo dan Gibran. Mereka mengkampanyekan program yang berlandaskan kesinambungan dan karenanya dapat diprediksi. Tidak seperti perubahan yang dikampanyekan oleh kandidat lain.

Mengingat pemerintahan Jokowi telah menerima pujian dari banyak pihak atas kebijakan makroekonomi dan fiskalnya, melanjutkan kebijakan Jokowi dianggap baik oleh dunia usaha. Meskipun, tetap saja, beberapa janji kampanye Prabowo menimbulkan kekhawatiran terkait anggaran dan pendanaan.

Tim pendukung Prabowo bahkan memberi isyarat bahwa mereka tidak keberatan dengan rasio utang yang jauh lebih tinggi di atas PDB, demi mendukung kegiatan ekonomi dan program pemerintah berupa makan siang gratis di sekolah.

Para pemegang obligasi pemerintah kemungkinan besar akan mencari kepastian bahwa pemerintahan di masa depan tidak akan menyimpang dari jalur kehati-hatian anggaran, bahkan jika hal tersebut memang meningkatkan belanja pemerintah.

Lebih jauh, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa proyek-proyek penting pemerintahan Jokowi akan terus berlanjut. Proyek penting itu mulai dari ibu kota baru hingga hilirisasi mineral dan industri pabrik kendaraan listrik.

Pemilu ini dipandang sebagai potensi risiko bagi megaproyek jangka panjang. Bagaimana pun, tantangan utama dalam demokrasi adalah meyakinkan investor bahwa komitmen pemerintah akan dipertahankan meskipun terjadi pergantian rezim.

Dengan segera ditutupnya babak pemilu di negara kita, artinya kita semua akhirnya dapat kembali bekerja dan berusaha.