Inisiatif raja yang berkuasa akan memperkuat upaya memulihkan reputasi dan kekuasaannya.
eptember lalu, Raja Thailand Maha Vajiralongkom mengurangi hukuman penjara dan kemudian memberikan pembebasan bersyarat bagi politisi paling populer sekaligus yang paling dikenal sebagai pemecah belah di negara itu, Thaksin Shinawatra. Keputusan bersejarah tersebut telah membuka jalan bagi rekonsiliasi nasional yang paling dibutuhkan Thailand.
Thaksin yang berusia 74 tahun, mendapat potongan hukuman, dari yang seharusnya delapan tahun menjadi satu tahun. Keringanan diberikan Raja, hanya seminggu setelah mantan perdana menteri itu kembali dari pengasingan selama lebih dari 15 tahun. Miliarder ini tiba di Bangkok pada hari yang sama ketika partainya, Pheu Thai, mulai menjabat. Partai Pheu Thai berhasil membentuk koalisi dengan mantan lawan-lawannya yang selama puluhan tahun loyal pada militer.
Langkah Raja ini kemungkinan merupakan langkah yang paling berdampak bagi rakyatnya, setelah ia naik takhta pada 2016. Inisiatif raja yang berkuasa akan memperkuat upaya memulihkan reputasi dan kekuasaannya. Maha Vajiralongkorn memerintah setelah kematian ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej yang sangat dihormati, pada awal 2016.
Thaksin, mantan perdana menteri selama dua periode, sekarang dapat menikmati kebebasan penuh setelah mendapat pembebasan bersyarat dari kerajaan. Dia diizinkan kembali ke rumahnya di Bangkok minggu lalu dan diharapkan tidak akan terlalu banyak mengkritisi militer dan kerajaan.
Masyarakat di ASEAN harus menyambut perkembangan baru ini. Thailand sangat berpengaruh di kawasan, khususnya di negara tetangga di wilayah Mekong seperti Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Selama beberapa dekade, Thailand telah dianggap sebagai teladan di kawasan ini, khususnya dalam pengembangan pertanian, pariwisata, dan investasi asing.
Pembebasan bersyarat Thaksin menunjukkan bahwa Thailand telah memberikan contoh bagi negara-negara tetangganya di ASEAN tentang pentingnya mengadopsi sistem pemerintahan yang inklusif dan demokratis. Rezim militer di Myanmar diketahui sangat menghormati militer Thailand selama puluhan tahun. Namun, berbeda dengan militer Thailand, junta militer di Myanmar cenderung menggunakan kekuasaan untuk memenuhi kepentingannya.
Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Thailand telah memainkan peran penting dalam mengubah ASEAN menjadi salah satu organisasi regional yang paling dinamis dan dihormati di dunia. Keterlibatan Bangkok yang konsisten dengan Myanmar telah menjadikan negara ini sebagai teman yang paling dipercaya oleh Myanmar dalam beberapa dekade.
Kebijaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan raja akan berdampak luas pada reunifikasi nasional. Meskipun tetap ada kemungkinan tidak akan menyenangkan semua elemen masyarakat, terutama kelompok dan individu yang menyatakan diri sebagai anti-Thaksin.
Namun Raja telah mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan rakyat. Mari kita percaya bahwa raja akan terus menggunakan pengaruh dan kekuatan moralnya untuk memastikan rekonsiliasi nasional dan perdamaian jangka panjang di negara tersebut.
Partai Move Forward, atau MFP, mengatakan bahwa tidak dapat disangkal bahwa Thaksin telah menerima perlakuan tidak adil di masa lalu. Namun, menurut MFP, memberikan keadilan kepadanya "tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak adil." Bagi MFP, sikap raja tersebut menunjukkan standar ganda dan memberikan keistimewaan hukum pada individu tertentu. MFP memenangkan pemilu pada Mei tahun lalu, namun gagal mendapatkan dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintahan.
Perdana Menteri yang baru, Srettha Thavisin, dari Partai Pheu Thai, yang juga murid Thaksin, bersikeras bahwa gurunya itu "telah menjalani hukuman penjara". Walau demikian, banyak yang menduga bahwa mantan pemilik Manchester City itu tidak pernah menghabiskan satu menit pun di selnya selama enam bulan resmi hukuman penjaranya. Thaksin adalah miliarder kontroversial, yang digulingkan dalam kudeta militer pada 2006. Ia dijatuhi hukuman penjara selama delapan tahun atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah ia tiba di Thailand pada Agustus lalu.
Jika keputusan raja untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada Thaksin merupakan sebuah keadilan, maka ada 252 orang, termasuk anak-anak, yang juga berhak diperlakukan sama. Mereka adalah orang-orang yang didakwa berdasarkan undang-undang lèse-majesté karena menuntut reformasi monarki dalam demonstrasi jalanan pada Juli 2020. Raja, pada bagiannya, bermaksud untuk melunakkan pasal-pasal "karet" dalam undang-undang tersebut, tetapi perlu upaya lebih lanjut agar tujuannya berhasil.
Bagaimana pun, inilah keijaksanaan raja untuk mendamaikan bangsa, yang terperosok oleh ketegangan antara pendukung Thaksin di satu sisi dan pendukung militer serta kerajaan di sisi lain. Kebijaksanaan tersebut diharapkan akan membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya.
Share your experiences, suggestions, and any issues you've encountered on The Jakarta Post. We're here to listen.
Thank you for sharing your thoughts. We appreciate your feedback.
Quickly share this news with your network—keep everyone informed with just a single click!
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Get the best experience—faster access, exclusive features, and a seamless way to stay updated.