Penyerahan kekuasaan dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo kepada presiden terpilih Prabowo Subianto sudah diatur sedemikian rupa sehingga akan menjadi urusan yang lancar dan berlangsung bertahap. Banyak kesinambungan dalam kebijakan di antara pemerintahan yang sekarang dengan yang kelak menggantikan. Demikian juga beberapa orang pejabat, akan dipertahankan.

Hal itu sudah jelas bahkan jauh sebelum Jokowi minggu lalu menunjuk dua wakil menteri baru ke dalam kabinetnya. Kedua wakil menteri tersebut berhubungan dekat dengan Prabowo. Bagaimanapun, putra Presiden sendiri juga akan menjadi wakil presiden berikutnya.

Karena itu, reaksi pasar tidak terlalu signifikan ketika Jokowi melantik keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, sebagai wakil menteri keuangan. Juga ketika ajudan lama Prabowo, Sudaryono, yang sekarang menjadi eksekutif Partai Gerindra dilantik sebagai wakil menteri pertanian. Kedua pelantikan dilakukan di Istana Kepresidenan pada 18 Juli.

Indeks Gabungan Bursa Efek Indonesia (BEI) berkinerja lebih baik daripada banyak pasar saham lain di kawasan, setelah pengangkatan tersebut. Nilai tukar rupiah sedikit memang menurun terhadap dolar Amerika Serikat, tapi ternyata di hari itu hal yang sama terjadi juga pada mata uang negara berkembang lainnya.

Thomas sempat menjabat sebagai penasihat kebijakan ekonomi Prabowo. Kini, ia telah dilantik untuk bekerja di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tujuannya jelas, yaitu membantu merumuskan rencana anggaran negara 2025.

Terlebih, Thomas dipastikan mempertahankan posisi barunya, lalu kembali menjabat di pemerintahan yang akan datang. Pelantikannya menyampaikan gagasan tentang keberlanjutan kebijakan. Dan hal itu menjadi pesan yang diterima dengan baik oleh pasar keuangan, di tengah beberapa kekhawatiran bahwa disiplin fiskal dapat terancam akibat rencana Prabowo yang beranggaran besar.

Meskipun pengangkatan menteri bertujuan untuk mengomunikasikan stabilitas, para kritikus mungkin melihatnya sebagai nepotisme.

Dan nepotisme bukan gambaran yang baik bagi pemerintahan yang bahkan belum mulai memerintah. Jadi, Prabowo dan timnya harus berupaya keras membuktikan bahwa pengangkatan wakil menteri tersebut, serta jabatan lainnya, memang didasarkan pada penilaian atas prestasi.

Secara formal, tidak ada yang salah dengan langkah presiden terpilih yang menempatkan orang-orang tepercaya di posisi-posisi penting. Kepercayaan adalah mata uang politik utama yang tidak dapat dilepaskan dari kabinet mana pun.

Namun, kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak kalah pentingnya dibandingkan engan loyalitas di internal pemerintahan. Dan kepercayaan politik semacam itu harus diperoleh melalui tindakan yang dianggap melayani bangsa secara keseluruhan.

Banyak negara yang pejabat politiknya punya ikatan keluarga. Termasuk di Amerika Serikat, dengan keluarga Clinton, keluarga Bush, dan lainnya. Semua kemudian bekerja di bawah pengawasan ketat untuk membuktikan bahwa kebijakan mereka memang untuk negara dan bukan lagi ada terkait urusan keluarga.

Setiap kinerja yang buruk harus diberi sanksi penurunan pangkat atau pemecatan tanpa harus merasa tidak enak hati. Meskipun investor mungkin bersikap tidak peduli dengan pelantikan yang baru-baru ini terjadi, sikap itu akan segera berubah jika ada kesan bahwa profesionalisme menyerah pada nepotisme.

Kemudian, mengingat pemerintahan mendatang sudah mulai menyusun kebijakan, diharapkan pemerintahan baru segera mulai bekerja, pada 20 Oktober, saat Prabowo dilantik sebagai presiden.

Di negara lain, biasanya para pemimpin baru diberi waktu 100 hari setelah memangku jabatan untuk membuktikan kemampuan diri sebelum menghadapi penilaian publik yang lebih keras. Di Inggris, misalnya, pemilihan umum diadakan awal bulan ini dan perdana menteri baru mulai bekerja sehari setelahnya.

Tidak ada masa tenggang semacam itu di Indonesia. Transisi biasanya makan waktu hampir setahun, sehingga pemerintahan baru punya waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan diri. Dan mengingat koordinasi aktif dengan para petahana, tim Prabowo khususnya, harus bekerja dengan standar yang lebih tinggi.

Partai politik Indonesia belum mendefinisikan platform yang memungkinkan kategorisasi langsung ke dalam paradigma, misalnya mengatakan diri proburuh versus propengusaha. Atau menjalankan kebijakan luar negeri intervensionis versus isolasionis.

Di Indonesia, partai dibangun berdasarkan kepribadian, dan bukan ideologi. Pemerintahan biasanya mencari dukungan dari koalisi yang beraneka ragam, yang semakin mengaburkan batasan ideologi partai.

Karena itu, pemerintah perlu dinilai berdasarkan keberhasilan mereka dalam menghasilkan kebijakan utama. Dan kebijakan itu mencakup lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Kami akan mengawasi Anda, Pak Prabowo.