Semua pihak di DPR telah sepakat mengubah Undang-Undang Kementerian tahun 2008. Alasannya, seorang presiden harus diberi kebebasan untuk menentukan ukuran kabinet, demi “efektivitas” yang lebih besar. Bahwa ada kesan undang-undang tersebut diputuskan tergesa-gesa, serta melihat waktunya, menunjukkan bahwa undang-undang ini dirancang untuk presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia dapat memiliki menteri sebanyak yang ia inginkan di kabinetnya. Prabowo akan dilantik pada 20 Oktober.

Alasan sebenarnya di balik keinginan DPR mencabut batasan tersebut adalah agar Prabowo dapat membagi kursi di kabinet dan jabatan strategis politis lainnya kepada partai politik dan kelompok yang punya kepentingan khusus, yang akan menjadi bagian dari pemerintahannya. Ia mengincar pemerintahan koalisi yang lebih besar daripada pemerintahan presiden Joko “Jokowi” Widodo yang akan lengser. Kursi-kursi tersebut diberikan sebagai imbalan atas dukungan dan kesetiaan kepada pemerintah selama lima tahun ke depan.

Selain menghapus batasan jumlah kementerian, undang-undang baru, yang masih menunggu persetujuan DPR secara formal, memungkinkan presiden untuk mengangkat politisi sebagai wakil menteri. Dalam undang-undang saat ini, politisi dibatasi hanya dapat menjadi pegawai negeri sipil jalur karier. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa wakil menteri akan dihitung sebagai anggota kabinet. Jika kita mengacu pada definisi ini, ukuran kabinet Jokowi sebenarnya adalah 51, termasuk 17 wakil menteri, yang sudah mencakup beberapa politisi. Artinya, bertentangan dengan undang-undang tahun 2008.

Sekarang, hampir dapat dipastikan bahwa kabinet Prabowo kelak ukurannya lebih besar lagi. Pasalnya, ia telah menerima dukungan dari tujuh partai, di antara delapan partai politik yang terwakili di DPR. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dengan jumlah kursi terbanyak di DPR, adalah satu-satunya yang tidak ikut serta. Meski demikian, PDI-P belum sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan bergabung dengan pemerintahan baru.

Prabowo juga akan mengandalkan dukungan dari kelompok khusus seperti organisasi bisnis dan keagamaan, serta polisi dan militer.

Melibatkan semua pihak, atau hampir semua orang, mungkin akan lebih menguntungkan secara politik, setidaknya jika dilihat dari sudut pandang presiden. Tetapi, hal itu buruk bagi demokrasi. Hal itu juga kurang sesuai untuk tujuan pemerintahan yang efektif.

Menempatkan politisi sebagai pejabat akan membuat DPR hanya memiliki sedikit oposisi yang efektif, atau bahkan tidak ada sama sekali. Semua pertarungan politik, termasuk tawar-menawar yang tak terelakkan, akan terjadi dalam koalisi secara tertutup. Publik hampir tidak akan memiliki suara terkait cara membuat sebuah kebijakan, dan pemerintahan yang transparan akan hanya tinggal angan.

Memiliki lebih banyak menteri dan kementerian juga akan lebih boros. Jelas, tidak efisien dari segi biaya. Hal itu juga tidak akan selalu lebih efektif, seperti yang dikatakan para pendukung Prabowo. Akan ada masalah koordinasi, terutama karena menteri yang diperbantukan dalam kabinet akan mewakili kepentingan partai atau afiliasinya.

Membentuk kementerian baru, atau memecah kementerian yang ada menjadi beberapa kementerian dengan tugas tunggal dapat menghasilkan efektivitas yang lebih baik. Ada usulan, misalnya, untuk memisahkan lingkungan hidup dari kehutanan, budaya dari pendidikan, dan perumahan umum dari pekerjaan umum. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa perlu waktu hingga dua tahun sebelum kementerian mulai bekerja. Ada masalah terkait mencari kantor baru, perekrutan staf, dan penciptaan struktur serta proses organisasi. Pada tahun pertama, dengan anggaran 2025 yang sudah dialokasikan, kementerian atau lembaga baru ini akan mengeruk dana dari anggaran institusi pemerintah lainnya.

Perluasan kabinet, dan dengan demikian memperbesar jajaran pemerintahan, tampaknya sudah menjadi kesepakatan. DPR akan segera menyetujui amandemen undang-undang tersebut. Ketika Prabowo mengambil alih kursi kepresidenan bulan depan, bangsa ini harus bersiap menghadapi datangnya pemerintahan yang bengkak, dengan segala konsekuensinya terhadap demokrasi dan tata negara.