Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone menyerahkan jabatan ketua ASEAN kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Jumat 11 Oktober. Serah terima dilakukan usai penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin negara-negara ASEAN, sekaligus pertemuan dengan negara mitra dialog, di Vientiane. Laos layak diapresiasi atas keberhasilannya memimpin perhimpunan tersebut selama setahun terakhir.

Siphandone membuktikan pengaruh ekonomi dan politik negaranya di kawasan, meskipun ukuran geografis dan PDB-nya kecil jika dibandingkan dengan Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Para pemimpin dari Laos telah melakukan yang terbaik dan mematuhi semua prinsip yang disepakati di antara para pemimpin ASEAN pada KTT sebelumnya di Jakarta.

Mengenai masalah Myanmar, misalnya, para kritikus ternyata salah meramalkan. Mereka berpikir bahwa Laos akan memilih pendekatan lunak dalam menghadapi junta militer. Junta telah dilarang menghadiri semua forum resmi ASEAN karena dinilai tidak menghormati konsensus lima poin untuk perdamaian yang diputuskan oleh perhimpunan. Konsensus mencakup pemulihan demokrasi dan penghentian permusuhan di negara yang dilanda pertikaian itu. Junta diizinkan untuk mengirim diplomatnya ke KTT minggu lalu, hanya setelah semua pemimpin ASEAN menyetujuinya. 

Pada KTT Asia Timur, para pemimpin mengeluarkan pernyataan bersama yang mencakup berbagai isu sensitif, seperti perkembangan terkini di Semenanjung Korea dan invasi Rusia ke Ukraina. KTT Asia Timur adalah pertemuan tahunan antara pemimpin negara-negara ASEAN dan mitra dialognya, termasuk Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Kanada, Australia, dan India, 

Terkait sengketa Laut China Selatan, para pemimpin menekankan pentingnya semua pihak, baik penggugat maupun negara lain, untuk menahan diri. Pihak yang dimaksud  “termasuk mereka yang disebutkan dalam Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (Declaration of the Conduct in the South China Sea atau DOC) tahun 2002, yang dapat semakin memperumit situasi dan menaikkan tensi di Laut China Selatan".

Malaysia akan secara resmi mulai memimpin ASEAN pada Januari 2025. Negara itu telah merilis logo resmi serta tema “Inklusivitas dan Keberlanjutan” untuk masa keketuaannya. PM Anwar punya pengetahuan luas tentang ASEAN. Semoga ia tidak hanya dapat menyelesaikan urusan ASEAN yang belum tuntas, tetapi juga menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi upaya perhimpunan untuk mewujudkan visinya pada 2045.

Sementara itu, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia kemungkinan besar akan mengambil pendekatan yang lebih progresif, dibandingkan selama 10 tahun masa jabatan presiden Joko “Jokowi” Widodo yang akan lengser pada 20 Oktober. Banyak kesempatan yang hilang saat Jokowi memimpin, dan terakhir, ia memutuskan tidak hadir dalam KTT ASEAN di Vientiane. 

Ada beberapa agenda yang belum selesai yang perlu segera ditangani ASEAN, dan tidak baik jika ditunda.

Pertama, perang saudara yang melanda Myanmar. PM Thailand yang baru terpilih, Paetongtarn Shinawatra, telah menawarkan menyelenggarakan pertemuan informal membahas Myanmar pada Desember. ASEAN tidak dapat lagi secara kaku berpegang pada konsensus lima poin sebagai satu-satunya upaya dalam menghadapi junta militer Myanmar.

PM Thailand dengan tepat mengusulkan keterlibatan yang lebih aktif dari negara-negara tetangga yang lebih besar, misalnya Tiongkok dan India. Mereka bisa ikut mengakhiri kekejaman sistematis yang dilakukan militer dan kelompok pemberontak. Indonesia harus terlibat secara aktif mendukung inisiatif Thailand.

Kedua, demi kepentingan ASEAN dan Timor-Leste, peresmian keanggotaan negara tersebut harus dipercepat. Lebih jauh, banyak tindakan afirmatif yang harus ditawarkan.

Baik PM Siphandone maupun PM Anwar telah menyatakan kesiapan mereka untuk segera meresmikan keanggotaan Timor-Leste. KTT minggu lalu pun dihadiri oleh PM Timor-Leste Xanana Gusmao.

Tidak ada lagi alasan untuk menunda masuknya Timor-Leste ke ASEAN, karena banyak negara dan lembaga internasional telah menawarkan bantuan mereka bagi Timor-Leste untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan ASEAN. Singapura, yang awalnya menolak rencana tersebut, kini melunak. 

Ketiga, isu Laut China Selatan yang masih jadi perdebatan. Sebagai ketua ASEAN, Laos, berbeda dengan Kamboja, tidak berusaha menyenangkan Tiongkok selama KTT ASEAN. 

ASEAN dan Tiongkok telah sepakat untuk mempercepat negosiasi soal Kode Etik yang Tidak Mengikat di Laut China Selatan. Semoga, janji ini bukan hanya omong kosong. Kode etik akan membantu kedua pihak membangun rasa saling percaya, yang sangat dibutuhkan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional. 

Terima kasih Laos. Dan selamat mempimpin untuk sang ketua baru, Malaysia.