Presiden Prabowo Subianto melantik anggota Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober. Para menteri akan melaksanakan visi dan kebijakannya untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yaitu 8 persen. Target ini dibuat untuk mengubah Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada perayaan seratus tahun negara ini, di tahun 2045 mendatang.

Wajah-wajah akrab, dari kabinet mantan presiden Joko “Jokowi” Widodo, bersama dengan orang-orang baru dipilih untuk kabinet baru. Prabowo telah memanggil mereka untuk wawancara empat mata di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pekan lalu.

Mereka termasuk tokoh-tokoh terkemuka sepet Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan para wakilnya, Suahasil Nazara serta Thomas “Tommy” Djiwandono. Wajah akrab lain adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Investor telah mencermati daftar tim ekonomi Prabowo dengan pandangan positif, karena tim tersebut benar-benar menunjukkan adanya kesinambungan. IDX, indeks pasar saham acuan negara, naik hampir 3 persen menjadi 7.746 pada 18 Oktober, jika dibandingkan dengan 14 Oktober.

Sementara itu, menurut data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah menjadi Rp15.466 terhadap dolar AS, menguat dari angka pekan lalu, yaitu Rp15.581 per dolar.

Beberapa orang mungkin berpikir Prabowo membalas budi Jokowi dengan menempatkan menteri dari kabinet yang lalu. Namun, kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa dunia usaha menyukai kepastian, dan Prabowo telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Dunia usaha telah menjalin hubungan kerja yang kuat dengan banyak anggota kabinet Jokowi selama dekade terakhir.

Mereka yang bertugas di pemerintahan sebelumnya tentu sudah berpengalaman. Dan dengan adanya wajah-wajah yang sudah dikenal tersebut, Prabowo dapat langsung bekerja.

Namun, memilih orang yang sama dari anggota kabinet yang lalu untuk bergabung dengan kabinet saat ini, tidak menjamin adanya kesamaan kebijakan ekonomi antara pemerintahan lama dengan pemerintahan baru. Toh, Jokowi dan Prabowo punya agenda yang berbeda.  

Baik wajah lama maupun wajah baru harus mengikuti arahan Presiden, atau mungkin harus menunjukkan "kepatuhan" tertentu, terutama jika mereka ingin mempertahankan jabatan mereka. Bahkan, di masa lalu, beberapa menteri diberhentikan dari jabatannya karena menyatakan pendapat yang berbeda dengan arahan Presiden.

Lebih jauh, keberlanjutan pembangunan hanya akan menguntungkan jika pemerintahan yang baru dapat terus membangun warisan positif. Di sisi lain, ada dunia usaha yang tetap waspada terhadap potensi berlanjutnya warisan negatif, dalam hal ini termasuk inkonsistensi kebijakan dan ego sektoral, yang menghambat kelancaran koordinasi lintas kementerian.

Prabowo perlu memastikan bahwa wajah lama telah belajar dari kesalahan masa lalu. Kesalahan itu termasuk, antara lain, kebijakan tingkat komponen dalam negeri, pembatasan impor, dan birokrasi yang berbelit-belit.

Sejauh ini, dunia usaha tetap tenang. Karena itu, Prabowo harus memastikan seluruh tim ekonomi dapat bekerja sesuai harapan dan menjaga momentumnya.

Total ada 48 menteri dalam kabinet Presiden Prabowo. Mereka dibantu 56 wakil menteri dan beberapa lembaga pemerintah nonkementerian. Kabinet ini menjadi kabinet terbesar sejak Orde Baru dan Era Reformasi. Banyak anggota kabinet berasal dari partai politik yang mendukung koalisi pimpinan Prabowo, jika tidak boleh menyebut sebagian besar. Menurut para ekonom, hal tersebut berisiko karena para menteri tersebut pasti memiliki kepentingan pribadi.

Banyaknya kementerian akan menjadi tantangan adaptasi lain bagi para pelaku bisnis. Jumlah kementerian yang besar dapat mengakibatkan prosedur birokrasi yang lebih panjang dan lebih rumit, yang mengharuskan pelaku industri untuk terlibat dengan lebih banyak lembaga dan individu.

Mari berharap bahwa tim ekonomi Presiden dapat segera memahami perannya. Kemudian, ada harapan bahwa kebijakannya akan mencerminkan tujuan pemerintahan baru untuk menyediakan iklim investasi yang menarik. Terlalu banyak langkah coba-coba hanya akan merugikan perekonomian.

Masih terlalu dini untuk menilai apakah perekonomian akan berjalan tak tentu arah gara-gara jajaran kabinet yang dibentuk Prabowo. Para menteri, termasuk tim ekonomi, layak diberi kesempatan, meski diragukan. 

Dalam beberapa bulan ke depan, publik harus memberi mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka dapat bekerja dengan baik. Jika mereka gagal, mari berharap Presiden Prabowo paham harus berbuat apa.