Senin 2 Desember, Menlu Sugiono bersikap tenang ketika anggota Komisi I DPR yang mengawasi pertahanan dan urusan luar negeri membombardir ketua diplomat yang baru tersebut dengan beragam pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan, antara lain, tentang beberapa keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kontroversial, termasuk pernyataan bersama dengan Presiden Cina Xi Jinping di pekan lalu yang memancing polemik. Apakah Sugiono lulus “ujian pertama” dengan nilai memuaskan? Hanya waktu yang akan menjawabnya.

Mantan anggota DPR dari Partai Gerindra itu menyadari bahwa publik, dengan sedikit pengetahuan tentang dirinya dan minimnya rekam jejak dalam diplomasi, masih terus menyorotinya. Pada saat yang sama, para pengamat dan pakar urusan luar negeri secara terbuka menyatakan skeptisisme mereka terhadap "putra ideologis" Prabowo tersebut.

Namun, publik harus membiarkan Sugiono membuktikan bahwa Presiden telah mengambil keputusan yang tepat dalam penunjukannya, meski ia kurang berpengalaman dalam urusan luar negeri.

Pada saat yang sama, Sugiono harus belajar untuk memenangkan kepercayaan publik di dalam negeri. Ia harus melakukan langkah-langkah manajemen pengendalian krisis secara cepat dan meyakinkan, setelah pernyataan bersama Prabowo dan Xi tentang Laut Natuna memicu kebingungan dari negara-negara tetangga Indonesia dan negara-negara sahabat lainnya.

Dua hari sebelum bertemu dengan anggota DPR, Sugiono juga menyampaikan pidato pada festival diplomasi tahunan Foreign Policy Conference on Indonesia (FPCI), di sebuah auditorium yang penuh sesak, di Jakarta Selatan. Menteri tersebut berbicara dalam bahasa Inggris dengan fasih dan mengatakan bahwa ia akan setia melaksanakan kebijakan Presiden. Beberapa orang mungkin kecewa karena ia tidak mengungkap rencana substansial apa pun dalam pidatonya.

Secara internal, di Kementerian Luar Negeri, para pegawai negeri sipil tampak kecewa dengan pemimpin kementerian pilihan Presiden tersebut. Kekecewaan terutama karena kepemimpinan menteri luar negeri baru dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya, yaitu tiga diplomat karier, berturut-turut sejak 2001.

Orang-orang di kementerian harus ingat bahwa Prabowo punya hak prerogatif penuh untuk menentukan arah diplomasi luar negeri Indonesia dalam lima tahun ke depan. Mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan pemerintahan baru. Mereka harus membiasakan diri pada fakta bahwa mereka tidak lagi memonopoli pembuatan kebijakan, dan bahwa peran para pemangku kepentingan akan meningkat secara signifikan.

Namun, Presiden juga harus menahan diri dari intervensi berlebihan dalam organisasi internal kementerian. Banyak yang khawatir bahwa ia akan mengangkat lebih banyak jenderal militer dan polisi yang masih aktif, atau pensiunan, ke kementerian.

Dalam sidang pertamanya dengan mantan koleganya di DPR, Sugiono tidak hanya mencoba menanggapi para legislator, tetapi juga memperkenalkan rencana jangka pendeknya. Rencana itu termasuk menghidupkan kembali direktorat jenderal urusan ekonomi di kementerian. Direktorat itu dibubarkan lebih dari dua dekade silam, karena perannya yang terlalu dominan selama pemerintahan Presiden Soeharto sering memicu konflik internal dan eksternal.

Menteri luar negeri saat itu, Hassan Wirajuda, menghapuskan direktorat urusan ekonomi, dan membagi peran direktorat tersebut ke direktorat jenderal lainnya. Adalah bijaksana untuk mengaktifkan kembali kantor urusan ekonomi.

Saat ini, kementerian memiliki enam direktorat jenderal. Direktorat yang ada adalah kantor urusan Asia-Pasifik dan Afrika, Amerika dan Eropa, kerja sama ASEAN, multilateralisme, hukum dan perjanjian internasional, serta informasi dan diplomasi publik.

Mantan Presiden Joko "Jokowi" Widodo pernah mempertimbangkan penggabungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Luar Negeri. Namun, niat itu diurungkan setelah mendapat tentangan keras dari pejabat Kementerian Perdagangan.

Dalam sidang hari Senin, Sugiono juga memperkenalkan dua dari tiga deputinya, dan menjelaskan tugas serta tanggung jawab mereka. Wakil Menteri Anis Matta, seorang politikus, akan fokus pada diplomasi dengan negara-negara Islam. Wakil Menteri Arrmanatha Nasir, yang menjabat sebagai wakil tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan lebih banyak menangani masalah internal dan urusan multilateral Kementerian Perdagangan. Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arif Havas Oegroseno tidak hadir karena sedang menjalankan misi resmi di Eropa. Wamen Arif akan memimpin negosiasi kerja sama bilateral dan perjanjian internasional Kementerian Perdagangan.

Hingga saat ini, Menteri Sugiono memilih untuk tidak terlalu menonjolkan diri di depan publik. Namun, ia harus segera tampil aktif di hadapan masyarakat, serta menguraikan rencana jangka pendek dan menengahnya. Bagaimana pun, orang-orang mulai tidak sabar dengan langkahnya yang lamban.

Menteri Sugiono harus dapat membuktikan bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadapnya adalah sikap yang salah. Ia harus menunjukkan bahwa ia akan mampu melaksanakan misinya.