Presiden Prabowo Subianto menunjukkan antusiasmenya atas kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Ia menelepon Trump beberapa hari setelah kemenangannya dalam pemilihan umum 5 November 2024. Selain punya keinginan untuk membina hubungan baik dengan pemimpin Amerika Serikat yang baru, Prabowo berutang kepada Trump yang telah mencabut larangan yang selama 20 tahun telah mencegah Prabowo mengunjungi AS.

Prabowo punya keterikatan yang unik dengan Trump. Pada masa jabatan pertama Trump yang lalu, Washington mencabut larangan yang dikenakan kepada mantan jenderal tentara Indonesia tersebut, yang dijatuhkan atas dugaan perannya dalam kekejaman di masa lalu. Prabowo tidak pernah secara resmi didakwa dengan pelanggaran hak asasi manusia berat.

Setelah larangan masuk AS dicabut, Prabowo, menjabat menteri pertahanan, mengunjungi AS sebagai tamu Menteri Pertahanan Mark Esper pada Oktober 2020. Prabowo diterima oleh Presiden Joe Biden di Gedung Putih, November lalu, saat ia mengunjungi AS sebagai Presiden dalam perjalanan menuju KTT Grup 20 dan KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC).

Prabowo dilaporkan berusaha keras untuk mengatur pertemuan dengan Trump selama persinggahannya di AS. Tetapi ia harus puas hanya dengan panggilan telepon. Ia dilaporkan ingin menjadi salah satu pemimpin asing pertama yang diterima oleh Trump setelah pelantikannya sebagai presiden AS ke-47 pada 20 Januari.

Namun, untuk menunjukkan kepada Trump bahwa Indonesia menganggap AS sebagai mitra penting, Prabowo harus segera menunjuk utusan untuk ditempatkan di Washington, DC. Jika tidak, ia akan kehilangan kesempatan untuk menarik perhatian presiden AS.

Indonesia telah membiarkan jabatan duta besarnya di AS kosong sejak Juli 2023. Lebih buruk lagi, kekosongan seperti itu berulang kali terjadi selama 10 tahun masa jabatan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Jokowi mengganti duta besarnya di AS sebanyak tiga kali. Dua kali penggantian dilakukan selama masa jabatan pertama Trump dari Januari 2017 hingga Januari 2021. Ketidakkonsistenan semacam ini dapat menyinggung negara tuan rumah, dan Prabowo tidak boleh mengulangi kesalahan tersebut.

Pada Januari 2019, Jokowi mengangkat diplomat karier Mahendra Siregar sebagai duta besar AS. Tapi Jokowi lalu menariknya keluar dari AS setelah sembilan bulan, untuk mengangkatnya sebagai wakil menteri luar negeri. Posisi duta besar dibiarkan kosong selama hampir setahun hingga Jokowi mengangkat Muhammad Lutfi pada September 2020. Tiga bulan kemudian, Lutfi ditarik pulang, dijadikan menteri perdagangan.

Setelah 10 bulan kosong, Jokowi mengirim Rosan Roeslani untuk mengisi jabatan di DC pada Oktober 2021. Rosan menjabat hingga Juli 2023, kemudian Jokowi mengangkatnya sebagai wakil menteri badan usaha milik negara.

Belajar dari kesalahan diplomatik ini, Prabowo perlu mengakhiri praktik yang membuat penunjukan duta besar tepat waktu menjadi sulit. Banyak jabatan duta besar yang kosong karena hambatan birokrasi di Kementerian Luar Negeri. Belum lagi harus ada proses tawar-menawar antara DPR dan Kantor Presiden. Konstitusi mengharuskan Presiden untuk meminta konfirmasi DPR atas calon duta besarnya.

Ada dua cara untuk mengisi jabatan duta besar, yaitu melalui Kementerian Luar Negeri untuk diplomat karier atau melalui DPR dan presiden untuk orang yang ditunjuk secara politik. Prabowo dapat mengakhiri budaya menunda-nunda dengan menetapkan batas waktu yang pasti untuk pengangkatan duta besar.

Dalam menyambut pemerintahan kedua Trump, Prabowo seharusnya tidak hanya mengirimkan orang terbaik untuk jabatan duta besar. Ia seharusnya menugaskan seseorang dengan jaringan luas di negara ekonomi terbesar di dunia tersebut. Dengan demikian, mudah-mudahan Indonesia punya akses mudah ke Gedung Putih.

Menteri Luar Negeri Sugiono juga harus merombak kedutaan besar Indonesia di DC, terutama bagian ekonominya. Sejalan dengan rencana untuk menghidupkan kembali Direktorat Jenderal Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri, Sugiono membutuhkan diplomat luar biasa dengan spesialisasi ekonomi untuk mengisi jabatan-jabatan penting di kedutaan DC.

Prabowo dapat belajar dari mantan presiden AS Ronald Reagan dalam menenangkan tuan rumahnya. Ketika Reagan datang ke Bali pada April 1986, ia mengumumkan promosi salah satu diplomat seniornya, Paul Wolfowitz, sebagai duta besar AS untuk Indonesia.

Wolfowitz masih dikenang sebagai utusan AS yang paling populer untuk Indonesia hingga sekarang. Semoga saja Prabowo dapat secepatnya menemukan duta besar yang tepat untuk AS.