Upaya pemerintah untuk menghemat 44 miliar dolar Amerika melalui pemotongan anggaran negara secara besar-besaran tentu saja merupakan prestasi. Tetapi, tetapi kita dengar bahwa 20 miliar dolar dari dana yang dihemat itu akan disalurkan ke Danantara, pertanyaan dan kekhawatiran mulai mengemuka.

Pada 15 Februari lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa tahun ini pemerintahannya akan memberlakukan beberapa tahap konsolidasi fiskal untuk mencapai target penghematan.

Bagian pertama, Rp300 triliun (18,4 miliar dolar Amerika), diambil dari dana diskresioner yang disisihkan dalam anggaran negara 2025 untuk kejadian tak terduga. Sedangkan Rp250 triliun lainnya diambil dari anggaran kementerian dan lembaga, sesuai perintah Presiden awal tahun ini. Sisanya, sekitar Rp200 triliun, akan diambil dari dividen BUMN.

Sementara 20 miliar dolar akan diberikan kepada Danantara, sekitar 24 miliar dolar disisihkan untuk mendanai program unggulan Prabowo, yaitu program makan bergizi gratis.

Pemotongan anggaran yang drastis itu mengejutkan. Apalagi, Prabowo telah memberi isyarat bahwa ia akan menjalankan kebijakan fiskal ekspansif.

Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan dengan menaikkan penerimaan pajak atau menerbitkan utang, tetapi keduanya jelas tidak dapat dilakukan. Yang pertama akan membutuhkan reformasi panjang besar-besaran. Sedangkan menerbitkan utang akan menjadi bencana, karena pada tahun pertamanya menjabat, Prabowo menghadapi utang publik yang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun.

Tidak ada yang menduga bahwa langkah-langkah penghematan yang dilakukan pemerintah akan sebrutal ini. Kami akan menyambut baik pemotongan yang dipertimbangkan dengan baik dan demi efisiensi, tetapi tidak ada yang mengharap langkah-langkah yang dapat membahayakan layanan publik dan ekonomi.

Tak heran jika masyarakat, yang diwakili oleh mahasiswa di seluruh negeri, telah bersatu melawan pemerintah.

Prabowo mungkin mencoba mencari pembenaran terkait impiannya tentang Danantara, dengan proyeksi yang muluk-muluk dan janji untuk mengulang keberhasilan Temasek di Singapura. Tetapi, bagi banyak orang Indonesia, janji kemakmuran di masa depan bagai utopia, karena saat ini pun mereka berjuang keras demi sekadar memenuhi kebutuhan dasar.

Danantara akan memulai 15 megaproyek bernilai miliaran dolar. Termasuk di dalamnya adalah proyek energi terbarukan, manufaktur canggih, hilirisasi, dan produksi pangan. Semua diproyeksikan akan menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Namun, seberapa banyak yang akan mengalir ke rata-rata orang Indonesia?

Meskipun tingkat kepentingan proyek-proyek ini tidak diragukan lagi, proyek-proyek tersebut tidak banyak membantu memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Banyak yang lebih peduli dengan angka pengangguran dan menurunnya daya beli.

Tagar di media sosial #KaburAjaDulu yang berkembang pesat merupakan bukti dari ketakutan itu.

Para pebisnis juga telah menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan makin lambatnya pertumbuhan ekonomi, di tengah stimulus yang diberikan dengan setengah hati oleh pemerintahan baru.

Lebih jauh, UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru direvisi memiliki ketentuan yang memberi kekebalan hukum kepada Danantara dan pengurus badan usaha milik negara, selama mereka membuat keputusan bisnis dengan itikad baik dan tanpa benturan kepentingan.

Hal ini akan membuat Danantara sepenuhnya bergantung pada Prabowo dan tim manajemen pilihannya. Mengingat upaya pemberantasan korupsi yang lemah di negara ini dan kecenderungan pemerintah untuk memberikan posisi BUMN pada siapa saja demi patronase politik, Danantara tampaknya tidak akan diawasi secara memadai.

Kekhawatiran bahwa pemerintah dapat melakukan hal yang sama seperti Malaysia, dengan skandal 1MDB-nya, bukanlah hal yang tidak berdasar. Skandal tersebut menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan bagi negara tetangga kita, terutama dalam hal kesehatan fiskal dan kepercayaan investor.

Danantara, yang akan diluncurkan pada Senin ini, harus mampu melawan kekhawatiran ini jika serius hendak mengamankan kepercayaan publik. Dan kepercayaan masyarakat adalah  aspek penting yang tidak akan dapat dibeli dengan suntikan dana sebesar 20 miliar dolar dari Prabowo saja.

Langkah-langkah penghematan saat ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap disiplin fiskal. Namun, hanya waktu yang dapat membuktikan apakah pengalihan dana yang dihemat itu ke Danantara akan bermanfaat bagi rata-rata masyarakat Indonesia.