Setelah menikmati tingkat penerimaan tertinggi selama tiga bulan pertama masa jabatannya, Presiden Prabowo Subianto kembali menghadapi gelombang ketidakpuasan. Penyebabnya adalah keputusan pemerintahannya. Ironisnya, kali ini kemarahan datang dari PNS yang tugasnya melaksanakan kebijakan pemerintah.

Rasa frustrasi para PNS muncul awal minggu ini, setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengumumkan bahwa 1,2 juta PNS dan pegawai kontrak baru yang telah direkrut pemerintah akan mulai bekerja masing-masing pada Oktober 2025 dan Maret 2026.

Pengumuman itu muncul setelah banyak, jika tidak sebagian besar, dari para pegawai baru tersebut telah mengundurkan diri dari pekerjaan mereka sebelumnya. Mereka mengundurkan diri dengan harapan mulai menjalani peran baru tahun ini, yaitu pada Februari-Maret untuk para PNS, atau Maret-Juli untuk para  kontrak.

Menghadapi kemungkinan hilangnya pendapatan selama beberapa bulan, bahkan hingga satu tahun, terutama selama puncak musim libur Ramadan-Idul Fitri, kemarahan para PNS ini meluap menjadi protes jalanan. Demonstrasi terjadi di Jakarta dan kota-kota lain, ketika mereka menuntut pemerintah untuk mencabut penundaan tanggal awal kerja mereka.

Dapat dimengerti jika para pegawai pemerintah yang baru melampiaskan rasa frustrasi mereka di jalanan. Bagaimana pun, setiap penundaan untuk memulai pekerjaan mereka – yang bisa dibilang penundaan skala besar pertama di negara ini dalam sejarah – akan menempatkan mereka dalam posisi yang rentan secara finansial. Sulit membayangkan bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka, termasuk makanan, tanpa penghasilan, di saat harga komoditas sedang naik.

Pemerintah juga harus menyadari bahwa keputusan untuk menunda tanggal mulai kerja bagi para PNS dan pegawai kontrak tersebut dapat merugikan kas negara. Padahal, kondisi keuangan negara sudah menderita karena penurunan pendapatan pajak dan faktor-faktor lainnya.

Sebuah analisis terkini memperkirakan bahwa kerugian finansial selama beberapa bulan dari 250.000 wajib pajak yang tidak patuh mungkin mencapai Rp6 triliun (364 juta dolar Amerika). Dana sejumlah itu cukup untuk merenovasi 3.000 sekolah di seluruh negeri.

Penundaan yang direncanakan itu juga akan mengakibatkan kerugian triliunan rupiah bagi sektor swasta. Mereka terdampak berkurangnya daya beli para pegawai baru, karena para PNS baru itu tidak akan menerima gaji selama enam hingga 12 bulan. Efek dominonya tidak akan berhenti di situ. Para ekonom telah memperkirakan bahwa akan terjadi lebih banyak PHK di sektor lain, karena kurangnya pengeluaran oleh lembaga pemerintah dan pegawai akibat penundaan tersebut. 

Keputusan itu juga dapat memengaruhi layanan publik, karena beberapa lembaga sudah terbebani oleh beban kerja tinggi akibat kekurangan tenaga kerja. 

Puskesmas di Desa Wajok Hulu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, misalnya, telah kekurangan tenaga kesehatan selama berbulan-bulan. Dua bidan yang lulus rekrutmen pegawai negeri sipil tahun lalu, ternyata kini tidak akan segera bergabung dengan Puskesmas untuk waktu yang tidak diketahui. Akibatnya, 10 tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Wajok Hulu harus terus berjuang untuk melayani lebih dari 26.000 orang. 

Pemerintah harus bertanggung jawab atas potensi kekacauan berantai yang terus saling berkait ini. Harus segera ada solusi nyata, bukan sekadar perbaikan sementara yang baru-baru ini ditawarkan oleh beberapa pejabat.

Zudan Arif Fakrulloh, kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), bahkan telah menyarankan para PNS baru tersebut untuk mencari pekerjaan lepas atau paruh waktu sambil menunggu masa memulai pekerjaan baru mereka di pemerintahan. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah mungkin dapat meminta atasan mereka sebelumnya untuk kembali mempekerjakan mereka hingga tanggal mulai kerja baru, baik pada Oktober ini atau Maret tahun depan. 

Saran Zudan langsung menuai protes dari masyarakat. Mereka menuntut pihak berwenang agar berhenti melontarkan ide-ide konyol, dan sebaliknya harus bekerja keras untuk menghasilkan solusi yang memadai dan bisa dilaksanakan. 

Saat ini, wewenang ada di tangan Kementerian PAN-RB. Menteri Rini menyebut bahwa ia telah melaporkan masalah tersebut kepada Presiden, yang mengatakan akan segera mengeluarkan instruksi untuk menyelesaikannya.

Instruksi presiden yang akan segera dikeluarkan haruslah berisi solusi nyata yang berlaku untuk seluruh 1,2 juta pegawai tetap dan pegawai kontrak. Tidak ada solusi lain yang lebih adil selain itu. 

Tanpa solusi nyata untuk mereka, pemerintahan Prabowo berisiko kehilangan sejumlah besar individu yang kompeten dan mampu, yang ingin mengabdi pada negara, dengan menjaga roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Mereka tidak pernah berpikir soal kepercayaan publik yang terkikis, sebagai akibat dari kebijakan pemerintahan yang berubah-ubah.