Nepotisme, serta korupsi dan kolusi, yang biasa disebut dengan akronim KKN, telah terbukti mengakar kuat dalam masyarakat kita. Bahkan reformasi 1998 tidak mampu memberantasnya. Praktik nepotisme tersebut terlihat lagi ketika Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengangkat sesama anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai pejabat, di Kantor Manajemen Operasional (operational management office atau OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Menteri Raja Juli mengklaim bahwa keputusannya tidak punya konsekuensi terhadap anggaran negara, karena biaya operasional kantor tersebut ditanggung donor asing. Dana pihak asing itu termasuk membayar gaji bulanan stafnya, yang berkisar antara Rp8 juta (487,80 dolar Amerika) hingga Rp50 juta. Meski demikian, perekrutan anggota PSI yang kurang transparan untuk pekerjaan tersebut dapat menghalangi Indonesia mencapai tujuan emisi nol bersih di sektor kehutanan. Alasannya? Para politisi yang masuk ke FOLU Net Sink 2030 tidak punya rekam jejak, apalagi kemampuan, untuk menangani masalah kehutanan dan tata guna lahan lainnya.

Lebih parahnya, para kader PSI menerima jabatan itu tanpa harus berupaya apa-apa. Sementara, di sisi lain, pemerintah menunda tanggal pengangkatan 1,2 juta pegawai negeri sipil dan pegawai kontrak baru hingga Oktober tahun ini dan Maret tahun depan.

PSI pernah dianggap sebagai partai progresif yang mengesankan para pemilih dari kaum milenial dan generasi muda Indonesia. Tapi partai tersebut lalu dikaitkan dengan nepotisme sejak secara bulat memilih Kaesang Pangarep sebagai ketua baru pada 2023. Pemilihan dilakukan hanya tiga hari setelah putra bungsu presiden saat itu, Joko “Jokowi” Widodo, bergabung dengan PSI.

Seperti sudah diduga, Kaesang gagal memimpin partai itu ke DPR untuk pertama kalinya. Tetapi setidaknya partai itu dapat ikut merasakan aura kekuasaan setelah mendukung Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024. Gibran merupakan kakak laki-laki Kaesang.

Pencalonan Gibran mungkin merupakan manifestasi nepotisme yang paling mencolok dalam sejarah negara ini. Ia lolos ke pemilihan setelah Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh pamannya, Anwar Usman, mengubah batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Setelahnya, dewan etik memutuskan Anwar bersalah atas pelanggaran kode etik berat. Namun, putusan pengadilan soal batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden tetap berlaku.

Politik Indonesia betul-betul disesaki praktik nepotisme. Anda berhak mengikuti pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah hanya karena Anda adalah keponakan, sepupu, saudara, atau orang kepercayaan yang sangat dekat dengan petinggi politik. Semua partai politik, baik dalam koalisi yang berkuasa maupun oposisi, tak ada yang mampu bertahan dari godaan nepotisme.

Bahkan, kabinet Presiden Prabowo Subianto pun tidak dapat dikatakan bebas nepotisme.  Keponakannya, Thomas Djiwandono, telah diangkat sebagai wakil menteri keuangan. Persepsi kabinet nepotisme akan semakin kuat jika Thomas kelak mengambil alih jabatan puncak Kementerian Keuangan, setelah tersebar spekulasi adanya pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati.

Dalam lanskap yang lebih luas, politikus tertentu sengaja membangun dinasti politik mereka, untuk mempertahankan kekuasaan selama mungkin. Fakta bahwa sebagian besar orang awam tidak peduli dengan nepotisme dan dinasti politik semakin mencerminkan betapa rendahnya tingkat demokrasi di negara ini.

Dapat dikatakan bahwa nepotisme telah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Dan nepotisme mengorbankan meritokrasi yang menjadi ciri sebagian besar, jika tidak semua, negara maju. Faktanya, suatu negara bisa maju karena menghargai sistem merit. Dalam sistem tersebut, pekerjaan yang tepat akan diberikan pada orang yang tepat.

Anggota DPR RI mengesahkan Undang-Undang No. 28/1999 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuannya mulia, yaitu membongkar semua praktik KKN. Harus diakui bahwa KKN nyaris membawa Indonesia menjadi negara yang gagal setelah krisis multidimensi 1997-1998. Kita tak mampu mengulangi lagi episode kelam sejarah kita itu.

Seperti halnya korupsi dan kolusi, nepotisme merupakan ancaman serius bagi upaya kita untuk mewujudkan negara yang makmur dan adil. Dan negara semacam itulah yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo akan terwujud pada 2045, melalui program dan kebijakannya. Nepotisme akan menghalangi kita untuk memilih orang-orang terbaik yang dapat mewujudkan mimpi tersebut.