Fakta bahwa nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ini, Airlangga Hartarto, disebut-sebut sebagai salah satu calon duta besar untuk Amerika Serikat, meyakinkan banyak orang bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan segera memperbaiki kesalahan masa lalu. Airlangga adalah seorang tokoh politik terkemuka dengan koneksi luas.

Jabatan duta besar di Washington DC telah kosong selama hampir tiga tahun, sejak duta besar sebelumnya, Rosan Roeslani, ditarik kembali ke Indonesia pada November 2023.

Bahkan dalam kondisi terbaik sekalipun, posisi duta besar untuk Washington tetap krusial. Alasannya sederhana, karena AS adalah negara adidaya yang punya pengaruh besar dalam urusan dunia. Belum lagi karena negara adidaya ini juga merupakan mitra dagang utama Indonesia.

Namun, terlepas dari status AS, Indonesia tampaknya tidak menganggap serius negara tersebut, terkait posisi duta besar. Pendahulu Rosan, Muhammad Lutfi, hanya menjabat selama empat bulan. Duta besar sebelumnya, Mahendra Siregar, hanya berada di Washington selama 10 bulan sebelum dipanggil pulang.

Sikap tidak peduli semacam itu kembali ditunjukkan ketika pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo mencalonkan Wishnutama, seorang mantan produser televisi, sebagai calon duta besar Indonesia untuk AS.

Menghadapi prospek pemerintahan Trump berikutnya dan kekacauan yang ditimbulkannya, Presiden Prabowo mengambil keputusan tepat ketika ia membatalkan daftar calon duta besar yang disusun oleh pemerintahan Jokowi.

Dan sejak pembatalan tersebut, semua orang menunggu untuk melihat apakah Presiden Prabowo, yang dikenal karena wawasan internasionalnya, akan mengajukan daftar kandidat yang lebih menjanjikan. Prabowo diharapkan mengajukan calon yang kualifikasinya dapat memenuhi ambisi kebijakan luar negeri yang ia canangkan. 

Sekilas, daftar calon yang baru-baru ini dikirim ke DPR tampak solid. Sebagian besar kandidat merupakan diplomat karier, termasuk pejabat senior Kementerian Luar Negeri seperti Abdul Kadir Jaelani untuk posisi duta besar di Berlin, Sidharto Suryodipuro untuk misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Serta Umar Hadi untuk misi tetap PBB di New York.

Namun saat ditelaah lebih lanjut, daftar tersebut sebenarnya tidak secemerlang yang seharusnya.

Pencalonan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indroyono Susilo sebagai duta besar untuk Washington tentu saja merupakan langkah perbaikan, karena sosok Indroyono lebih baik dari calon sebelumnya. Tetap saja, penunjukannya membuat bingung.

Pria berusia 70 tahun ini sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai duta besar. Dan sejak ia mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi, hanya setelah setahun menjabat, kita tidak banyak mendengar berita tentangnya. 

Nyaris taka da informasi apa pun terkait keterlibatan Indroyono dalam diplomasi global atau dalam aktivitas apa pun dengan AS.

Tampaknya Presiden Prabowo berhasil diyakinkan bahwa rekam jejak ayah Indroyono, Susilo Sudarman, mantan duta besar RI untuk AS antara 1986 dan 1988, akan cukup untuk menavigasi jalan sang putra di Washington.

Sebagaimana ditunjukkan dengan situasi negosiasi perdagangan dengan AS dalam tiga bulan terakhir, diplomasi di bawah pemerintahan Trump butuh kegigihan dan tekad. Kami tidak yakin jika Indroyono akhirnya dilantik, ia akan memberi kontribusi signifikan.

Hal yang sama berlaku untuk calon yang diajukan Prabowo bagi posisi di Tokyo, Nurmala Kartini Sjahrir yang berusia 75 tahun. Sebagai duta besar untuk Argentina, Kartini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ia menjadi duta besar Indonesia pertama yang dianugerahi Order de Mayo al Mérito en el Grado de Gran Cruz oleh pemerintah Argentina pada 2014.

Kini, 11 tahun setelah penugasan terakhirnya di Buenos Aires, Kartini, adik perempuan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan, mengemban tanggung jawab besar mewakili Indonesia dalam berurusan dengan Jepang. Negara itu adalah negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia dan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.

Nominasi untuk duta besar di dua mitra paling strategis bagi Indonesia agak mengecewakan. Kita hanya bisa berharap bahwa pada gelombang berikutnya, yang juga mencakup posisi di Beijing, Kementerian Luar Negeri dapat memberi pilihan yang lebih inspiratif.