Saat ini, Sumatra sedang dilanda krisis kebakaran lahan yang parah. Terjadi lonjakan insiden yang mengkhawatirkan di beberapa provinsi di pulau tersebut, seiring makin dekatnya musim kemarau. Riau muncul sebagai episentrum bencana lingkungan ini. Dilaporkan telah terjadi kebakaran di 12 kabupaten dan kota, yang melanda sekitar 1.000 hektar hutan vital dan lahan gambut. Yang terakhir ini terkenal sulit dipadamkan jika terbakar.

Situasi ini telah mendorong munculnya pengumuman situasi darurat. Pekan lalu, Riau, juga dua dari 19 kabupaten dan kota di Sumatra Barat yang letaknya berdekatan, secara resmi menyatakan status darurat kebakaran hutan. Situasi yang mengerikan ini makin diperparah sifat lahan gambut saat terjadi kebakaran. Api membakar di bawah tanah, membara selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Hal ini menyebabkan proses pemadaman yang sulit, sekaligus berbahaya.

Krisis regional bertambah. Sumatra Utara baru-baru ini juga menyatakan status darurat kebakaran hutan, yang berdampak pada tujuh dari 33 kabupaten dan kotanya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaporkan, sejak awal tahun, setidaknya terjadi 61 kebakaran hutan di Sumatra Utara. Kebakaran itu menghanguskan lebih dari 4.400 hektar lahan.

Yang menjadi perhatian khusus adalah insiden kebakaran baru-baru ini di sekitar Danau Toba. Wilayah itu merupakan daerah yang termasuk Geopark Global UNESCO. Kebakaran ini, beberapa kasus diyakini akibat pembukaan lahan ilegal dengan cara tebang-bakar, membahayakan upaya pemerintah untuk mempertahankan status prestisius situs tersebut. Sudah sejak 2023, status dari UNESCO diancam dicabut karena pengelolaan wilayah tersebut dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan. 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan keras ke beberapa provinsi di Sumatra, termasuk Riau. Puncak musim kemarau bulan depan diperkirakan akan membawa hujan lebih sedikit lagi, dan cuaca akan lebih kering. Peringatan ini mengindikasikan potensi eskalasi krisis.

Pihak berwenang telah mengambil beberapa tindakan tegas. Kepolisian Daerah Riau telah menangkap 51 tersangka yang diduga melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ulah mereka terkait dengan setidaknya 41 kasus kebakaran yang berbeda-beda. Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup telah menutup sementara empat perkebunan kelapa sawit dan satu pabrik penggilingan di Riau. Langkah itu diambil setelah mengidentifikasi titik api di dalam wilayah konsesi mereka.

BNPB dan pemerintah daerah secara aktif terlibat dalam pengendalian dan antisipasi kebakaran. Mereka melakukan pengeboman air, memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca untuk menginduksi hujan, serta secara terus menerus melakukan patroli darat dan udara.

Namun, upaya-upaya ini terhadang hambatan besar, berupa praktik pembukaan lahan ilegal yang terus berlanjut. Meskipun total luas area yang terbakar tahun ini masih jauh lebih kecil dibandingkan kebakaran hutan dahsyat tahun 2015, kondisi saat ini merupakan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Pada 2015, kebakaran hutan di Indonesia menghanguskan lebih dari 2,6 juta hektar di Sumatra dan Kalimantan. Dampaknya bahkan dirasakan negara-negara tetangga, yang terganggu kabut asap tebal.

Untuk mencegah situasi saat ini berkembang menjadi bencana lintas batas yang meluas, pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan strategi mitigasi yang komprehensif dan tangguh.

Pertama, pemerintah harus memperkuat penegakan hukum dan mengajukan tuntutan hukum. Langkah ini termasuk meningkatkan pengawasan udara untuk mendeteksi pembukaan lahan ilegal sejak dini, menerapkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku pembakaran dan perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran, serta memastikan proses hukum yang cepat dan transparan. Penangkapan yang dilakukan saat ini merupakan langkah positif, tetapi yang sangat penting adalah penegakan hukum yang konsisten dan meluas.

Kedua, pemerintah wajib menambah keterlibatan masyarakat dan mengedukasi mereka. Masyarakat lokal, terutama yang tinggal di dekat kawasan hutan dan lahan gambut, perlu dididik tentang bahaya praktik tebang-bakar. Mereka perlu didorong untuk mengadopsi teknik pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Membentuk brigade pemadam kebakaran dengan melibatkan masyarakat dan melatih mereka dalam deteksi dini, serta mengajarkan mereka teknik pemadaman kebakaran dasar, juga akan sangat berharga.

Ketiga, prioritaskan restorasi dan pembasahan kembali lahan gambut. Strategi ini melibatkan pemblokiran kanal drainase untuk meningkatkan tinggi permukaan air tanah, sehingga mencegah gambut mengering dan menjadi mudah terbakar. Reboisasi dengan spesies asli yang tahan api di lahan gambut yang terdegradasi juga harus menjadi strategi jangka panjang. Dana yang substansial dan keahlian teknis menjadi unsur wajib dalam upaya restorasi ini.

Terakhir, pemerintah harus berinvestasi pada sistem peringatan dini dan sistem ketahanan iklim yang canggih. Pemanfaatan citra dari satelit serta teknologi penginderaan jauh untuk deteksi dini titik api, dipadu dengan pemodelan prediktif risiko kebakaran berdasarkan pola cuaca, dapat memberi waktu persiapan yang krusial untuk tindakan intervensi. Pemerintah juga harus mempertimbangkan strategi jangka panjang untuk adaptasi perubahan iklim, karena musim kemarau yang berkepanjangan dapat terjadi lebih sering dan intens.

"Alarm kebakaran sesungguhnya" berdentang keras dan jelas di seluruh Sumatra. Tanpa tindakan kolektif dari pemerintah dan masyarakat, ancaman krisis kabut asap yang meluas dan dahsyat semakin nyata. Kabut asap tidak hanya mengancam integritas lingkungan tetapi juga kesehatan masyarakat, serta stabilitas ekonomi di seluruh pulau dan sekitarnya.