TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
CEO TikTok janji untuk tidak pasang iklan politik
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
TikTok CEO Shou Zi Chew speaks on June 15 during the launch of the TikTok Socio-Economic Impact Report 2023 at The Ritz Carlton Pacific Place in Jakarta. (Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana)
C
EO TikTok Shou Zi Chew menjanjikan bahwa platform video populer tersebut akan mendukung kebebasan berekspresi dengan “integritas tinggi” dan karenanya akan menolak iklan politik. Bagi TikTok, keputusan itu diambil berdasarkan pengalaman berharga saat mengalami penyelenggaraan pemilu di banyak negara.
“Kami tidak ingin […] mengambil untung dari pemilu. Sudah menjadi kebijakan global bahwa kami tidak mencari keuntungan dengan menerima iklan politik,” kata Chew, Kamis lalu di The Ritz-Carlton Pacific Place di Jakarta. Saat itu, sedang berlangsung konferensi pers yang menandai diterbitkannya Laporan Dampak Sosial-Ekonomi TikTok 2023.
Chew mengakui bahwa platform media sosial telah menjadi forum populer untuk mengekspresikan dan mendiskusikan ide-ide politik. Namun, ia berjanji bahwa TikTok akan proaktif dan berdedikasi menjaga integritasnya sebagai platform yang mewadahi beragam ekspresi, dengan menyediakan sebuah pusat kontrol pemilu yang disebut “election hub”.
Berbicara pada acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan menyambut baik investasi dan bisnis TikTok di Indonesia. Dengan tegas, Luhut berpesan, "Silakan berbisnis dengan baik, tapi jangan masuk ranah politik!”
Menurut Chew, "election hub" di TikTok bertujuan untuk "mengidentifikasi dan menghapus ujaran kebencian dan informasi yang salah serta berbahaya. Dan di saat yang sama menjaga kebebasan berekspresi".
Kepala kebijakan publik global di TikTok Asia Tenggara Teresa Tan, menjelaskan bahwa perusahaan akan bekerja sama secara erat dengan otoritas pemilu untuk memastikan pusat kontrol dapat diakses oleh pengguna sekaligus memberikan informasi sesuai target, terutama selama masa-masa kritis yang terjadi di tiap siklus pemilu.
Pihak TikTok juga mengatakan bekerja sama dengan sumber daya di seluruh dunia untuk membantu memverifikasi informasi dan konten di platform mereka.
