TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Analis: Target ambisius energi terbarukan PLN tak didukung pemerintah
Change Size
A worker cleans solar panels that generate electricity for a gas station in Teras, Central Java, on Oct. 26, 2022. (Antara/Aloysuis Jarot Nugroho)
M
inggu lalu, di sela-sela Forum Indo-Pasifik ASEAN (ASEAN Indo-Pacific Forum atau AIPF), Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan rencana perusahaannya untuk menambah kapasitas pembangkit listrik ramah lingkungan sebesar 32 gigawatt. PLN juga berencana mengurangi ketergantungan pada batu bara.
Dalam proposal tersebut, 75 persen tambahan kapasitas perusahaan akan didasarkan pada sumber energi terbarukan. Angka tersebut merupakan peningkatan besar, jika dibandingkan dengan target saat ini sebesar 51,6 persen.
Target baru tersebut sedang dibahas untuk dimasukkan dalam rencana pengadaan tenaga listrik jangka panjang (RUPTL) baru untuk periode 2023 hingga 2032. RUPTL tersebut akan menggantikan RUPTL saat ini yang menguraikan rencana perusahaan utilitas milik negara untuk tahun 2021- 2030.
Para analis mengatakan bahwa target tersebut adalah suatu keharusan, sekaligus cukup ambisius, untuk memenuhi target Indonesia mencapai nol emisi karbon pada 2060. Namun, mereka juga menekankan bahwa implementasinya akan menghadapi banyak kendala, terutama jika pemerintah enggan mengurangi insentif bagi industri batubara dan tidak mensubsidi investasi untuk energi terbarukan.
Aktivis Greenpeace Indonesia Adila Isfandiari memuji rencana PLN sebagai "kemajuan yang sangat baik". Ia membandingkannya dengan RUPTL saat ini yang diterbitkan pada 2021, yang hanya menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik dari energi terbarukan sebesar 10,6 GW pada 2025 dan 20,9 GW pada tahun 2030.
Adila menekankan bahwa hal tersebut merupakan target yang harus dicapai untuk memenuhi persyaratan Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership atau JETP). JETP mensyaratkan energi terbarukan yang mencakup setidaknya 34 persen pembangkit listrik nasional pada tahun 2030.
“[Berdasarkan perhitungan kami], 34 persen bauran energi berarti tambahan 30 hingga 35 GW kapasitas listrik baru,” katanya kepada The Jakarta Post pada hari Senin (11 September).
