TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Menurut ahli: IDX Carbon kurang efektif karena tidak ada batas emisi
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
President Joko “Jokowi” Widodo (at podium) and several representatives of the Financial Services Authority and the cabinet attend the launch of the Indonesia Carbon Exchange (IDX Carbon) on Sept. 26 at the Indonesia Stock Exchange (IDX) in Jakarta. (Antara/IDX)
M
enurut para ahli, Indonesia harus segera memperkenalkan batasan emisi di berbagai sektor. Batasan ini akan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa bursa karbon yang baru sajadiluncurkan dapat memberikan potensi maksimalnya dalam membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi.
Para ahli mengatakan bahwa batas emisi sangat diperlukan bagi industri padat energi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Contohnya industri semen, besi dan baja, petrokimia, dan tekstil.
Batasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah hanya ditujukan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara. Pada bulan Januari, pembatasan tersebut diperkenalkan di bawah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14/2023.
Pada hari Kamis (12 Oktober), direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan kepada The Jakarta Post bahwa, "Sudah saatnya pemerintah menetapkan batas emisi untuk industri yang menggunakan banyak energi. Industri-industri ini menyumbang sekitar 15 persen [dari emisi nasional], dan mungkin akan meningkat karena pembangunan lebih banyak smelter."
Pemerintah saat ini sedang merumuskan peta jalan yang akan mencakup batas emisi untuk empat sektor lainnya. Sektor-sektor tersebut adalah kehutanan, pertanian dan pengelolaan limbah, proses industri, serta manufaktur.
Pemerintah juga sedang berupaya untuk memperkenalkan pajak karbon bagi perusahaan-perusahaan yang melebihi batas emisi yang ditentukan pemerintah. Pajak karbon ini ditetapkan pada tingkat yang setara atau sedikit lebih tinggi daripada harga pasar karbon.
Namun, implementasi pajak karbon telah tertunda dari target awal April 2022. Tak hanya itu, kerangka waktu yang baru juga masih belum jelas.
