TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
DPR gagal menghindari pindah ke Nusantara
Mewakili pemerintah, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, menolak mosi anggota DPR tersebut. Ia beralasan bahwa memindahkan lembaga eksekutif ke Kalimantan dan lembaga legislatif tetap berada di Jakarta bukanlah pilihan yang bisa diterapkan.
Change Size
Members of the House of Representatives hold a plenary session at the legislative building in Senayan, Jakarta, in January 2020. (JP/Dhoni Setiawan)
S
ekelompok anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan untuk menjadikan Jakarta sebagai "ibu kota legislatif". Status itu akan memungkinkan DPR untuk tetap tinggal di Jakarta dan tidak harus pindah ke kota Nusantara yang sedang dalam proses pembangunan di Kalimantan Timur. Namun, upaya untuk tidak pindah ke Kalimantan tersebut gagal.
Mosi ini diusulkan oleh anggota-anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam sebuah pertemuan dengan pemerintah pada Senin 18 Maret. Tetapi, pemerintah menolak ide tersebut sehingga DPR akhirnya mengalah.
Pertemuan tersebut membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk menjadi undang-undang yang akan mengatur tata cara yang seharusnya terjadi pada Jakarta setelah kehilangan statusnya sebagai ibukota negara.
"Apakah kita bisa menambahkan status khusus, misalnya dengan menjadikan DKJ sebagai ibukota legislatif [...], artinya [beberapa] kegiatan legislatif bisa dilakukan [di Nusantara], tetapi pusat kegiatannya di DKJ," ujar anggota DPR Achmad Baidowi, seperti dikutip dari CNBC Indonesia pada Senin lalu.
Perdebatan mengenai hal ini membuat tujuan utama dari rapat tersebut terhenti, karena anggota parlemen bersikeras dengan mosi tersebut, sementara pemerintah menolak untuk menyetujuinya, dan bersikeras bahwa semua lembaga negara harus pindah ke Nusantara.
Agenda utama rapat adalah memilah-milah apa yang disebut sebagai daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk RUU Daerah Khusus Jakarta.
Mewakili pemerintah, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, menolak mosi anggota DPR tersebut. Ia beralasan bahwa memindahkan lembaga eksekutif ke Kalimantan dan lembaga legislatif tetap berada di Jakarta bukanlah pilihan yang bisa diterapkan.
