TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
RUU baru siapkan badan penerimaan negara sesuai rencana Prabowo
Badan penerimaan negara yang dijanjikan akan bertanggung jawab meningkatkan penerimaan pajak, guna mendanai janji-janji kampanye Prabowo.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
The House of Representatives' Legislation Body (Baleg) holds a meeting with representatives of the government in the Senayan legislative complex on Sep. 9, 2024, to revise the 2008 Ministry Law. (JP/Deni Ghifari)
D
PR telah mengambil langkah-langkah untuk membuka jalan bagi presiden terpilih Prabowo Subianto mendirikan badan penerimaan negara yang direncanakan. Badan tersebut akan bertanggung jawab untuk meningkatkan penerimaan pajak guna mendanai janji-janji kampanye Prabowo.
Langkah-langkah ini termasuk pengenalan ketentuan baru, yang akan memungkinkan pemerintah mendirikan kementerian atau lembaga pemerintah berdasarkan "turunan tanggung jawab".
Aturan tersebut merupakan bagian dari RUU yang merevisi Undang-Undang Kementerian tahun 2008. RUU itu menghapus batasan hukum pada jumlah kementerian di kabinet, yang saat ini dibatasi hingga 34. Anggota parlemen diharapkan mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang pada akhir bulan ini.
Pada Senin 9 September, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengatakan kepada wartawan bahwa langkah tersebut menawarkan "fleksibilitas" bagi pemerintahan mendatang. Fleksibilitas itu membebaskan presiden menambah atau menggabungkan kementerian. Menurutnya, RUU tersebut juga akan menjadi landasan hukum bagi badan penerimaan negara yang direncanakan.
Dalam kampanye presidennya, Prabowo menyatakan niat untuk memisahkan dua badan penerimaan negara di bawah Kementerian Keuangan. Kantor pajak dan kantor bea cukai akan menjadi badan penerimaan yang berdiri sendiri. Ia mengatakan bahwa perubahan tersebut akan memungkinkan pemerintah untuk mendatangkan lebih banyak pendapatan.
Ide tersebut bukanlah hal baru, dan telah dipertimbangkan oleh pemerintahan presiden sebelumnya.
Prabowo mengatakan bahwa pengaturan tersebut akan membantu pemerinth mencapai target rasio penerimaan pajak sebesar 13 hingga 14 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2029. Sedangkan rasio tahun lalu sekitar 10 persen.
